3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) dinilai perlu diakselerasi untuk sampai disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diyakini akan mengokohkan aspek kelembagaan yang otomatis memperkuat pembinaan ideologi Pancasila itu sendiri.
"Jadi saya kira RUU PIP ini untuk segera disahkan, karena tantangan di era globalisasi kita ke depan semakin kompleks. Jika kelembagaannya akan kuat, maka dari segi keberpihakan kebijakan dan anggarannya akan berbeda," ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar usai Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPIP dan DPRD Provinsi Lampung, di Lampung, sebagaimana keterangan tertulisnya pada Jumat (19/9/2025).
Hal senada disampaikan salah satu anggota DPR Akhmad Iswan. Dia berharap DPR RI lebih responsif untuk penguatan kelembagaan PIP sehingga pembinaan ideologi Pancasila bisa dilakukan lebih masif ke daerah. "Kami harap DPR di pusat lebih responsif dibandingkan kami yang di daerah tentang pentingnya penguatan ideologi Pancasila," ujar dia.
Akhmad Iswan menambahkan, jika UU PIP sudah diimplementasikan, maka kurikulum Pendidikan Pancasila akan masif dilakukan oleh seluruh sekolah. "Undang-undang ini juga untuk memperkuat implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di seluruh sekolah," kata dia.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung yang terus berkomitmen menjalin kerja sama dan mendukung pembinaan ideologi Pancasila. Yudian berharap DPRD Provinsi Lampung menjadi role model internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Nota kesepahaman antara BPIP dan DPRD Provinsi Lampung hari ini adalah momentum penting. DPRD, sebagai representasi rakyat, memiliki tiga peran strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila," ujarnya.
Menurutnya, regulasi yang berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan pada martabat manusia adalah wujud implementasi sila kelima. Tidak hanya itu, DPRD harus menjadi teladan bagaimana politik dijalankan dengan nilai Pancasila. Politik merupakan instrumen pengabdian demi kepentingan rakyat.
"Kerja sama ini adalah wujud nyata bagaimana Pancasila dijalankan sebagai living ideology, bukan sekadar teks normatif," ujar dia.
Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prakoso mengatakan, Pembinaan Ideologi Pancasila perlu ada dorongan dan dukungan dari berbagai pihak karena untuk kepentingan bangsa dan negara. "Gotong royong merupakan nilai yang harus terus kita aplikasikan, terus kita masyarakatkan dan terus kita pakai untuk kepentingan bangsa," ujarnya.
Prakoso juga berharap dengan adanya dukungan ini diharapkan semakin memperkokoh dan memperkuat peran BPIP dalam pembinaan Ideologi Pancasila, karena DPRD sebagai representasi masyarakat di daerah.
