9 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menyatakan kesiapannya menghadapi forum terbuka bersama Menteri HAM Natalius Pigai. Seperti diketahui, sebelumnya ramai adu argumen di media sosial yang menunjukkan keduanya saling berbalas tweet di X (dulunya twitter). Dari situ, keduanya menyatakan kesediaan untuk berdebat terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Namun, Zainal ingin pertemuan tersebut bukan sekadar ajang debat, melainkan juga menjadi ruang untuk menagih pertanggungjawaban kinerja penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam dua tahun terakhir.
Akademisi yang akrab disapa Uceng itu menegaskan, ia tidak tertarik pada perdebatan konseptual yang bersifat normatif. Baginya, publik membutuhkan penjelasan konkret mengenai capaian dan realisasi kebijakan, bukan adu argumen teoritis sebagaimana lazim terjadi di ruang akademik.
"Kalau urusan teori, biarkan di kampus saja," ujarnya, Jumat (27/2/2026) malam.
"Menurut saya ini bukan debat. Catatan penegakan HAM Republik ini agak buruk ya, dua tahun belakangan ini dan berantakan sekali dan menurut saya bagus juga kalau beliau (Pigai) mau datang. Jadi kayak semacam pertanggungjawaban terhadap kinerja dia (sebagai Menteri HAM)," ucap Zainal.
Ia menyebut catatan penegakan HAM belakangan ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui capaian konkret pemerintah, bukan sekadar pernyataan normatif.
Selama ini, masyarakat sudah terlalu sering disuguhi jargon normatif dari pejabat publik tanpa diiringi bukti implementasi yang jelas. Karena itu, ia memandang forum terbuka justru penting sebagai sarana pendidikan demokrasi.
Selain itu, Uceng menambahkan, kalimat-kalimat normatif tidak cukup menjawab pertanyaan publik soal kinerja nyata pemerintah.
"Kalimat seperti 'negara pasti melakukan yang terbaik' itu jargon masa kampanye. Yang paling penting sebenarnya adalah apa yang telah dilakukan selama dua tahun masa kerja ini," ujarnya.
Wakaf Waktu untuk Tagih Janji
Uceng mengakui dirinya selama ini cenderung menolak undangan debat di berbagai forum, termasuk di stasiun televisi. Namun kali ini, ia merasa perlu terlibat langsung karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Ia lagi-lagi menilai, kondisi penegakan HAM dalam dua tahun terakhir mengalami kemunduran dan perlu dijelaskan secara transparan di ruang publik.
"Saya mewakafkan waktu saya untuk menagih itu. Saya sebenarnya tidak suka debat, tapi lelah jika hanya beradu argumen di Twitter (X), jadi lebih baik langsung saja," ungkapnya.
Terkait lokasi dan penyelenggara, ia mengungkapkan sudah banyak tawaran masuk, mulai dari stasiun televisi, platform digital, hingga pusat studi. Uceng pun membuka kemungkinan forum tersebut dapat digelar di mana saja, selama disiarkan secara terbuka dan dapat diakses publik luas.
Namun hingga kini, belum ada undangan formal maupun respons resmi dari pihak kementerian terkait teknis pelaksanaan forum tersebut
