11 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui sejumlah daerah. Per Juni 2025, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni 460 orang.
Disusul DI Yogyakarta dengan 176 pekerja ter-PHK, lalu Jawa Tengah sebanyak 151 kasus. Sementara Banten dan DKI Jakarta mencatat masing-masing 138 dan 122 pekerja terdampak.
Lima besar daerah dengan jumlah PHK tertinggi adalah sebagai berikut:
1. Jawa Barat – 460 pekerja
2. Kalimantan Selatan – 181 pekerja
3. DI Yogyakarta – 176 pekerja
4. Jawa Tengah – 151 pekerja
5. Banten – 138 pekerja
Angka-angka ini tercatat dalam laporan resmi Kemnaker bertajuk Data Tenaga Kerja Ter-PHK Bulan Juni 2025, yang dihimpun melalui sistem Satudata. Kondisi ini memperlihatkan tekanan nyata di wilayah-wilayah industri padat karya, terutama di Pulau Jawa dan sebagian Kalimantan. Kalimantan Selatan menjadi provinsi non-Jawa dengan angka PHK tertinggi, menyalip bahkan Jawa Timur yang hanya mencatat 55 pekerja ter-PHK.
Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah, antara lain Maluku Utara (1 orang), Sulawesi Barat (2 orang), dan Bengkulu (2 orang). Namun, rendahnya angka ini bisa mencerminkan dua hal yakni minimnya pelaporan atau basis industri yang kecil.
Hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan belum merinci sektor industri mana yang paling terdampak. Menyikapi tingginya angka PHK di berbagai daerah, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menegaskan pemerintah sedang memprioritaskan program pelatihan dan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).
“Tahun ini kami fokus dulu pada penyiapan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk menyiapkan skillset masa depan dan mendukung kewirausahaan,” ujar Yassierli dalam Diskusi bersama Forum Pimred di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Pemerintah menargetkan 10 BLK menjadi pusat talent partner, tempat generasi muda bisa membawa ide produk dan mendapatkan pendampingan. “Teman-teman Gen Z, milenial bisa datang, membawa ide produk, lalu kita bantu inkubasi. Di sana juga menjadi titik temu dengan investor,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah sedang membangun sinergi dengan dunia usaha untuk memperluas pelatihan. “Kami bangun dulu kesadarannya di dunia usaha bahwa reskilling dan upskilling ini penting. Kalau bisa kolaborasi, itu yang kita dorong mulai tahun depan,” katanya.
Untuk sektor koperasi, Kemenaker menargetkan 100 ribu pengurus koperasi dilatih tahun depan. “Satu koperasi bisa punya 3–6 pengurus. Strateginya bertahap. Yang kita latih dulu adalah pengurus koperasi,” ujar Yassierli.
Di sisi lain, realisasi bantuan subsidi upah (BSU) juga terus didorong. “Terakhir saya cek, sudah mencapai 85 persen. Dari 17 juta lebih penerima, sekitar 16 juta sudah terverifikasi dan tersalurkan. Kalau seluruhnya tuntas, total bisa mencapai 32 juta,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya Gerakan Produktivitas Nasional sebagai kunci daya saing. “Fokusnya adalah intervensi ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan peningkatan produktivitas. Ini akan jadi salah satu kunci daya saing,” ujar Yassierli.
