1 day ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengungkapkan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan sebesar 3,4 persen.
Penurunan tersebut tercapai dari 26,9 persen pada 2022 turun menjadi 23,5 persen di tahun 2023. Menurut Edy, target pada 2025 ini sebesar 20,6 persen.
"Untuk mencapai target penurunan angka stunting Kalteng itu, tentu perlu upaya mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja," ujar Wagub.
Pernyataan tersebut disampaikan Wagub ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng Tahun 2025, di Aula Bapperida Prov Kalteng, Senin (14/4/2025).
Ia mengatakan stunting masih menjadi persoalan serius sekaligus ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa di Indonesia, tidak terkecuali Kalteng.
”Stunting pun menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menyelaraskan program pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting,” tambahnya.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan secara bersama-sama dengan sasaran kelompok prioritas untuk mencegah terjadinya kasus stunting.
”Stunting memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan menyeluruh karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, bukan hanya pada anak itu sendiri, namun juga bagi keluarga dan kelangsungan pembangunan daerah di masa mendatang,” tuturnya.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap Kalteng dapat memperoleh peningkatan yang signifikan atas penurunan stunting pada 2024.
”Melalui diskusi terarah, diharapkan kita mendapatkan komitmen dan langkah-langkah konvergensi dalam penanganan stunting. Pemetaan kegiatan dan penganggaran juga menjadi hal yang mutlak yang mesti dipersiapkan bersama, dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting,” tukasnya.
Kepala Bapeerida Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan, rapat ini untuk memastikan pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Selain itu,penyelarasan target kinerja dan target pencapaian layanan intervensi PPPS dengan memastikan masuk dalam dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, RENJA PD serta APBD Provinsi, Kabupaten/Kota; mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Bupati/Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Kalteng, Wakil Ketua I DPRD Prov Kalteng, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalteng, serta seluruh TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Hadir pula secara virtual, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Chaerul Dwi Sapta.
