4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M. Farid Wajdi (Guru Besar Ilmu Manajemen Direktur Pascasarjana UMS Surakarta)
Setiap Senin pagi, negara ini seperti sengaja menciptakan kemacetannya sendiri. Jutaan orang didorong keluar rumah dalam waktu yang hampir bersamaan, memenuhi jalan, membakar bahan bakar, menghabiskan energi—lalu kita bertanya mengapa kota-kota besar selalu macet seolah-olah lumpuh di awal pekan.
Namun di tengah ironi itu, solusi yang ditawarkan justru pengaturan suasana hari Jumat—hari ketika tekanan sistem sudah menurun dengan sendirinya. Jika ada keberanian untuk jujur, pertanyaannya sederhana: mengapa bukan Senin yang diintervensi melalui WFH?
Kemacetan, masalahnya bukan pada kurangnya jalan. Bukan pula semata pada jumlah kendaraan. Masalahnya ada pada cara negara mengatur pergerakan manusia. Ketika semua aktivitas dipusatkan pada waktu yang sama, kemacetan bukan lagi kemungkinan, tetapi itu suatu kepastian.
Data Kementerian Perhubungan berulang kali menunjukkan bahwa puncak mobilitas di semua kota terjadi pada awal pekan. Di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, jutaan komuter bergerak hampir serempak pada Senin pagi. Dampaknya tidak kecil. Konsumsi bahan bakar melonjak, waktu produktif terbuang, tekanan psikologis meningkat. Ini bukan sekadar kemacetan. Ini pemborosan nasional yang berulang setiap minggu. Lalu negara meresponsnya dengan WFH hari Jumat.
Sulit untuk menyebutnya sebagai kebijakan strategis. Hal itu lebih menyerupai kompromi tanpa solusi efektif: memberi rasa fleksibel tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan.
Jika tujuan kebijakan adalah mengurai kemacetan, menekan konsumsi energi, serta meningkatkan efisiensi, maka intervensi seharusnya ditempatkan pada titik beban tertinggi. Dalam hal ini, titik itu jelas bernama Senin.
Memindahkan sebagian aktivitas kerja ke rumah pada hari Senin bukan sekadar soal fleksibilitas. Ini adalah bentuk rekayasa mobilitas. Mengurangi sebagian komuter di hari puncak akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar angka pengurangannya. Dalam sistem transportasi, sedikit penurunan beban bisa memperlancar keseluruhan arus secara signifikan.
Implikasinya sederhana bisa difahami. Lebih sedikit orang di jalan pada Senin pagi berarti waktu tempuh lebih cepat, konsumsi energi lebih rendah, dan ada produktivitas yang tidak lagi terkikis oleh kemacetan.
Namun kebijakan publik sering kali tidak dimenangkan oleh data, melainkan oleh kebiasaan. Senin telah lama dianggap sakral dalam budaya birokrasi. Ada apel pagi, ada rapat pembuka, ada simbol kehadiran fisik yang dianggap sebagai indikator disiplin.
Walaupun itu tidak setiap Senin. Menggeser Senin berarti menantang cara berpikir lama—bahwa bekerja selalu identik dengan hadir di kantor. Akibatnya, WFH ditempatkan di Jumat. Penetapan hari yang aman secara psikologis, tetapi lemah secara strategis.
Padahal negara memiliki instrumen yang kuat untuk melakukan perubahan, yaitu keberadaan aparatur sipil negara (ASN). Dengan jumlah yang besar dan pola kerja yang bisa diatur, ASN sebenarnya memegang peran penting dalam membentuk dinamika mobilitas perkotaan. Mengatur sebagian ASN untuk tidak bergerak secara fisik pada hari Senin berarti negara sedang mengintervensi kemacetan secara langsung. Tanpa proyek infrastruktur baru. Tanpa biaya triliunan.
Tentu saja, ini bukan tanpa risiko. Layanan publik bisa terganggu jika dilakukan secara serampangan. Koordinasi bisa melemah jika tidak didukung sistem digital yang baik. Namun solusi kebijakan bukanlah terletak pada tidak adanya penolakan, melainkan pada desain.
WFH Senin tidak harus total. Bukan berarti semua ASN tidak masuk kantor, harus tetap ada yang bertugas atau piket masuk kantor. Hal ini bisa diterapkan secara bertahap, berbasis rotasi, dengan prioritas pada fungsi non-layanan langsung. Teknologi pemerintahan berbasis digital sudah cukup berkembang untuk menopang model kerja seperti ini. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menggunakannya secara serius.
Yang menarik, logika ini tidak berhenti di kantor pemerintahan.
Perguruan tinggi dan sekolah justru memiliki potensi dampak yang lebih luas. Jika sebagian kegiatan belajar dialihkan secara daring pada hari Senin, maka jutaan pelajar tidak perlu bergerak bersamaan di pagi hari. Beban transportasi berkurang secara signifikan. Pola antar-jemput yang selama ini memperparah kemacetan bisa ditekan.
Pandemi telah membuktikan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah sesuatu yang mungkin. Dengan tetap perlu perbaikan. Persoalannya bukan lagi soal kemampuan, tetapi kemauan untuk memanfaatkannya secara strategis.
Menggeser sebagian aktivitas pendidikan ke hari daring di awal pekan bukan berarti menurunkan kualitas. Sebaliknya, ia bisa meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kelelahan, serta memberi kontribusi nyata pada pengelolaan kota.
Di titik ini, WFH tidak lagi sekadar kebijakan kerja. Ia berubah menjadi instrumen rekayasa sosial. Cara negara mengatur ritme kehidupan warganya. Disinilah letak masalahnya hari ini. Kebijakan yang seharusnya digunakan untuk mengatasi persoalan struktural justru direduksi menjadi simbol fleksibilitas. WFH diposisikan sebagai fasilitas, bukan sebagai alat transformasi.
Jumat dipilih karena nyaman. Senin dihindari karena menantang. Padahal jika tujuan kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah, maka yang harus disentuh adalah bagian yang paling bermasalah.
Selama negara terus membiarkan Senin sebagai puncak kemacetan tanpa intervensi berarti, maka semua wacana tentang efisiensi, produktivitas, dan transformasi digital hanya akan berhenti sebagai slogan. Penetapan hari Jumat mungkin membuat kebijakan terasa ringan. Namun hanya Senin yang bisa membuatnya benar.
