2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika bom-bom Amerika dan Israel mulai menghujani Teheran pada hari pertama Operasi Epic Fury, Donald Trump menyampaikan pesan kepada rakyat Iran: inilah kesempatan kalian untuk merdeka. Ambillah kendali negara kalian. Dunia baru menanti.
Pesan itu terdengar akrab. Dua dekade sebelumnya, George W. Bush menyampaikan pesan yang hampir identik kepada rakyat Irak. Dan hasilnya, seperti yang telah dibuktikan sejarah dengan cara yang paling brutal, bukanlah demokrasi yang mekar di padang gurun, melainkan perang saudara yang memakan ratusan ribu nyawa dan ketidakstabilan yang belum sepenuhnya reda hingga hari ini.
Kini, tiga suara intelektual dari dunia Arab, seorang ahli ilmu sosial berbasis di Al Jazeera, seorang kolumnis senior Saudi, dan seorang analis ekonomi di Al Arabiya, menawarkan pembacaan yang berbeda-beda namun saling melengkapi tentang konflik yang sedang mengubah wajah Timur Tengah sekali lagi.
Dibaca bersama, ketiganya membentuk argumen yang sulit dibantah: bahwa Amerika Serikat sedang mengulangi kesalahan lamanya dengan kemasan yang baru, sementara dunia Arab sendiri belum sepenuhnya mampu membaca ancaman yang sesungguhnya mengintai di hadapannya.
Lembaran Kosong dan Kesombongan Sejarah
Hisham Jaafar, ahli ilmu sosial dan konsultan penyelesaian konflik untuk sejumlah organisasi internasional, memulai analisanya dari sebuah konsep yang ia sebut sebagai "lembaran kosong." Konsep ini, tulisnya di Al Jazeera, merangkum "arogansi historis yang mendasari intervensi kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah."
Argumen Jaafar bertumpu pada sebuah premis yang sederhana namun menghunjam: bahwa pemerintahan-pemerintahan Amerika berturut-turut telah memperlakukan masyarakat yang memiliki peradaban berusia ribuan tahun seolah-olah mereka adalah halaman kosong yang bisa ditulisi ulang oleh kekuatan militer. "Lembaga-lembaga, loyalitas, dan perilaku politik adalah produk dari evolusi budaya dan sosial selama berabad-abad," tegasnya, "bukan struktur yang dapat diekspor dan dibentuk ulang oleh intervensi militer asing."
Dalam kasus Irak, pemerintahan Bush berangkat dari asumsi yang, jika tidak begitu fatal akibatnya, hampir terasa naif: bahwa begitu Saddam Hussein disingkirkan, rakyat Irak akan secara alami dan antusias membangun demokrasi ala Barat. Kenyataannya, Amerika tidak membuka jalan bagi demokrasi. Yang terjadi sebaliknya: pembubaran aparat negara Baath justru menyalakan sumbu perang saudara sektarian yang selama puluhan tahun tertahan oleh tangan besi rezim.
Apa yang membuat kegagalan Bush lebih tragis, menurut Jaafar, adalah bahwa para pejabat yang dikirim untuk "membangun kembali Irak" dipilih bukan berdasarkan keahlian lokal, melainkan loyalitas politik kepada pemerintahan Bush. Ia mencatat sebuah absurditas yang menggambarkan seluruh persoalan: "Para kandidat ditanya tentang pandangan mereka mengenai undang-undang aborsi domestik AS sebelum dikirim untuk mengelola sebuah negara di Timur Tengah."
