4 hours ago
6
Oleh : KH Imam Jazuli, Lc MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama (NU) dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks daripada sekadar menjaga tradisi.
Di tengah arus digitalisasi global, sebuah organisasi besar tidak lagi bisa hanya bersandar pada narasi kebesaran jumlah atau "klaim" emosional.
Karena itu, NU perlu melakukan refleksi kritis: benarkah NU sebesar yang kita katakan? Anggotanya lebih dari seratus tiga puluh juta? Atau jangan-jangan, kita sedang terjebak dalam halusinasi statistik?
Selama ini, basis data NU—terutama mengenai jumlah pesantren, sekolahan dibawah LP Ma'arif, Madrasah Diniyah dan masjid—seringkali hanya menjadi pengekor data EMIS (Education Management Information System) milik Kementerian Agama.
Secara metodologis hal tersebut adalah kelemahan fatal. Data pemerintah seringkali bersifat administratif statis, bukan sosiologis dinamis.
Sebab, fakta di lapangan menunjukkan anomali yang memprihatinkan. Misalnya, untuk kasus banyak pesantren dalam sistem tercatat memiliki jumlah santri yang sama (misal: 50 orang) selama satu dekade. Ini mustahil secara demografis.
Kemudian, ada lembaga yang diklaim sebagai "Pesantren", namun setelah diverifikasi hanya berupa rumah tinggal yang sesekali punya jadwal untuk belajar Iqro atau Rumah Tahfidz tanpa kurikulum kitab kuning yang menjadi ciri khas NU.
Selain itu, ditemukan lembaga "hantu", banyak nama lembaga yang masih tercatat dalam sistem namun secara fisik sudah bubar atau berganti fungsi.
Kegagalan akurasi data ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan hambatan strategis. Bagaimana PBNU atau RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah) bisa melakukan konsolidasi, sosialisasi program, atau distribusi anggaran secara adil jika "peta" yang digunakan salah?
Tanpa data akurat, alokasi sumber daya menjadi salah sasaran, dan pendampingan terhadap warga menjadi tidak efektif.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
