7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar yang juga pengamat ekonomi, Abdul Rahman Farisi, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara operasi lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Abdul Rahman, langkah Menteri Bahlil adalah keputusan yang tepat secara hukum, cermat secara tata kelola, dan bijak. Ia menilai keputusan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan wilayah yang menjadi salah satu ikon konservasi dunia serta kepekaan terhadap aspirasi publik.
“Keputusan Menteri Bahlil di Raja Ampat sudah sangat tepat. Penghentian sementara operasi lima IUP mencerminkan sikap responsif dan penggunaan kewenangan yang proporsional. Ini langkah korektif yang diperlukan di tengah kekhawatiran masyarakat atas potensi kerusakan lingkungan di kawasan strategis seperti Raja Ampat,” ujar Abdul Rahman, Sabtu (7/6).
Ia menilai bahwa Raja Ampat bukan hanya aset Papua atau Indonesia, melainkan juga bagian dari warisan ekologi dunia. Dengan kekayaan biodiversitas laut yang tidak tertandingi, kawasan ini memerlukan pendekatan pembangunan yang berhati-hati dan berkelanjutan. Menurutnya, keputusan penghentian sementara ini membuka ruang untuk meninjau kembali arah kebijakan tata ruang dan pertambangan di wilayah tersebut.
Abdul Rahman mendorong agar selama masa penghentian ini, Kementerian ESDM bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan peninjauan menyeluruh terhadap batas wilayah tambang dan zona konservasi.
"Selain itu, perlu dilakukan audit mendalam terhadap pelaksanaan prinsip good mining practice oleh para pemegang IUP, termasuk komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses evaluasi, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.
“Saya melihat Pak Menteri Bahlil sangat responsif. Beliau hadir langsung, menyerap aspirasi, dan mengambil keputusan strategis. Ini contoh pejabat publik yang bertindak berdasarkan data dan suara rakyat,” tambahnya.
Abdul Rahman menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak kebijakan seperti ini—yang berani menahan laju eksploitasi demi kepentingan jangka panjang dan memperkuat tata kelola sumber daya alam secara berkeadilan.
“Ini bukan hanya soal menghentikan tambang, tapi tentang mengembalikan arah pembangunan yang berpihak pada kelestarian alam dan martabat masyarakat lokal. Menteri Bahlil telah menunjukkan keberanian yang patut dihargai,” tutup mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.
sumber : Antara
