5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghimbau segenap pelaku industri sawit saling berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam menghadapi musim kemarau 2025. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan. Itu di antaranya Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersigungan dengan perkebunan kelapa sawit.
KLH lantas melakukan koordinasi dengan melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau. Hanif menekankan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting, mengingat lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” kata Hanif dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).
GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup. Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menilai pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.
“Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” ujar Hadi.
GAPKI, jelas dia, telah melakukan pencegahan Karhutla dengan merangkul multi pihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. pencegahan Karhutla meliputi memetakan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut. Selain itu, perusahaan sawit juga telah memanfaatan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 Kilometer.
“Selain kepatuhan terhadap regulasi, Sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” kata Hadi.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan kesiapan daerahnya dalam menghadapi musim kemarau 2025. Menurutnya mencegah lebih baik dari pada memadamkan dengan melakukan beberapa langkah. Itu di antaranya, bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pihak provinsi melakukan semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi kebakaran.
Lebih lanjut Abdul Wahid menyoroti pentingnya industri sawit sebagai salah satu penopang perekonomian Riau. Untuk itu, pencegahan kebakaran lahan di Riau dipercayanya dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan investasi di Provinsi tersebut. “Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5 persem di tahun ini, untuk menjaga Riau dari karhutla menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” ujar Abdul.
Adapun Menteri Hanif menjadikan PT Kimia Tirta Utama di Siak, Riau, sebagai salah satu percontohan. Sebagai informasi, PT Kimia Tirta Utama merupakan bagian dari Grup Astra Agro Lestari. Ia berharap keseriusan perusahaan kelapa sawit Grup Astra Agro ini menjadi contoh. Latihan dan kesiapan tim serta pelibatan masyarakat maupun pihak terkait sebaiknya terus ditingkatkan supaya sesuai dengan skenario pencegahan karhutla.
“Kami sangat ingin kewaspadaan ini tidak hilang,” katanya usai melihat langsung sarana prasarana pencegahan dan penanganan karhutla dari tim kesiapan tanggap darurat (TKTD) PT KTU.
Tim ini dibekali pelatihan serta sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Climate & Conservation Management Manager Astra Agro Dian Ary Kurniawan menjelaskan bahwa PT KTU sebagai bagian dari Astra Agro menerapkan Fire Management System, sebuah sistem pengendalian kebakaran berbasis empat pilar utama: prevention, readiness, quick response, dan society partnership.
“Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,” ujar Dian.
Ia menjelaskan, kesiapsiagaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur seperti menara pantau serta sumber air. Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian dari respon cepat, sementara kemitraan dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama.
