3 hours ago
4
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan diplomasi energi yang dijalankan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan diplomasi energi yang dijalankan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington, DC, Amerika Serikat, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus menjajaki kerja sama strategis di berbagai sektor. Bidang energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama seiring upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pengembangan industri dalam negeri.
“Diplomasi yang dilakukan Presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” kata Bahlil, dikutip Kamis (19/2/2026).
Kehadiran Menteri ESDM dalam agenda tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi energi Indonesia. Pemerintah menargetkan penguatan hilirisasi, pembukaan peluang investasi, serta pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional.
Dalam rangkaian kunjungan itu, pemerintah juga menyiapkan komunikasi strategis untuk memperluas kemitraan di sektor energi dan sumber daya mineral. Setiap kerja sama yang dijajaki diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional serta mendukung ketahanan energi dalam jangka panjang.
“Kami mendorong kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsipnya, kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap berpijak pada kepentingan nasional,” ujar Bahlil.
Langkah diplomasi tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui penguatan bauran energi yang lebih beragam, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah menempatkan kedaulatan energi sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan kerja sama internasional.
