1 day ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pemerintah memiliki anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, mengatakan terdapat 10 zona yang akan dibangun pemerintah guna mendorong pemenuhan kebutuhan garam industri melalui pengelolaan yang mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir.
“Kita baru bisa sampaikan, bahwa kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp 750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” ujar Koswara dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah akan mengembangkan zona 1 secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas pabrik, dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PT Garam yang akan menjadi operatornya.
Lebih lanjut, kata Koswara, pemerintah membuka peluang bagi investor untuk masuk ke zona lainnya. KKP telah menyiapkan lahan-lahan yang dapat diolah oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kalau zona lain, kita hanya menyiapkan lahan. Lahan yang siap penuh. Nah nanti mereka mau membuat tambahnya seperti apa metodenya, mau membuat pabriknya bagaimana, itu terserah dari investor mereka,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, mengatakan bahwa saat ini telah ada beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang berminat membangun pabrik di kawasan industri garam tersebut. Namun demikian, Abraham belum bisa memberikan detailnya karena masih perlu mempertimbangkan aspek bisnis.
“Luar negeri karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang berminat untuk ikut (investasi) dan kita terbuka,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kawasan Sentra Industri Garam Nasional mampu menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja, sehingga memicu perputaran ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut.
Pembangunan K-SIGN akan dilakukan melalui pendekatan ekstensifikasi terpadu, mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, serta penataan kelembagaan dan kerja sama produksi. Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun dengan tahapan kerja yang rinci dan terukur.
Tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga uji coba operasional produksi garam tahap I dan II.
Kawasan yang ditetapkan mencakup lahan seluas 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi tersebut dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang dinilai mampu menunjang proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.
sumber : Antara
