3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Langkah geopolitik Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) jadi sorotan belakangan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai hal itu langkah untuk terlibat langsung dalam penghentian penjajahan Zionis Israel di Tanah Palestina.
“Sangkaan baiknya, (bergabungnya Indonesia dalam BoP) Pak Prabowo ingin punya suara untuk tetap mendukung, dan menjaga Palestina, seperti Turki, Qatar, Uni Emirate Arab dan banyak negara-negara Muslim lainnya yang bergabung BoP,” kata Mardani kepada Republika melalui pesan singkat, Rabu (28/1/2026).
Namun, anggota Komisi II di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan, agar keputusan Presiden Prabowo itu tetap diawasi, dan dikritisi bila ada indikasi-indikasi yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip mendukung perdamaian.
Termasuk, menurut Mardani, partisipasi Indonesia dalam BoP itu nantinya juga harus tetap menjadikan kepentingan rakyat Palestina sebagai prioritas pembelaan.
“Tapi keputusan ini (Indonesia gabung BoP) harus tetap diikuti dengan prinsip-prinsip bahwa wajib untuk tetap menjaga rakyat Palestina dalam membahas masa depan rakyat Palestina itu sendiri, dengan target yang jelas, Palestina yang merdeka, dan pengakhiran penjajahan di Gaza,” kata Mardani.
Mardani juga mengimbau agar masyarakat Indonesia sama-sama mengawasi partisipasi Indonesia dalam BoP tersebut. Dan menyarankan Presiden Prabowo melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dapat selalu memberikan penjelasan yang baik dan utuh tentang peran Indonesia dalam BoP itu nantinya.
Karena belakangan, Mardani melihat opini di masyarakat yang apatis dengan langkah geopolitik Presiden Prabowo yang membawa Indonesia ke dalam BoP itu. “Presiden dengan jajaran Kemenlu harus menjelaskan ke publik dengan sebaik-baiknya tentang perkembangan BoP ini. Informasi yang jelas, dan kredibel dari Presiden dan Kemenlu kita harapkan menghapus keraguan publik,” ujar Mardani.
Pekan lalu, Indonesia resmi menandatangani keanggotaan BoP atau Dewan Perdamaian Gaza. Selain Indonesia, 11 negara -negara berbasis Islam lainnya ikut bergabung dalam dewan khusus bikinan Presiden AS Donald Trump itu diantaranya Pakistan, Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uzbekistan, Kosovo, Yordania, dan Kazakhstan.
Zionis Israel, yang selama ini menjadi negara penjajah bagi masyarakat Gaza di Palestina juga menyatakan berniat menjadi anggota dalam BoP. Dalam dewan itu ada juga negara-negara lain yang berhubungan baik dengan Israel seperti Argentina, Paraguay, Uni Emirate Arab (UEA), dan Maroko.
