2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Lia Nurliana Sukandar menyebutkan, baru 36 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya yang sudah mengantongi sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga akhir Oktober 2025.
"Jadi saat ini dari 122 yang mengajukan, yang baru keluar 36 sertifikat SLHS, 8 lagi mau progres," ujar Lia saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2025).
Lia mengatakan, masih banyaknya SPPG di Bandung Barat yang belum mengantongi sertifikat SLHS dikarenakan belum lolos berbagai tahapan pemeriksaan yang disyaratkan. Padahal, pihaknya sudah berupaya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tersebut.
"Kan ada yang sudah mengajukan nilainya masih kurang, kemudian hasil laboratorium kita percepatan ternyata ada yang belum keluar. Kemudian ada perbaikan-perbaikan. Jadi kita enggak ngasal meski ada percepatan. Kita melihat dulu," kata Lia.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi SPPG agar sertifikat SLHS itu bisa diterbitkan. Seperti hasil inspeksi lingkungan (IKL), sertifikat keamanan pangan siap saji bagi pengelola, penjamah makanan bersertifikat hingga hasil laboratorium memenuhi syarat Ecoli, Borax, formalin, rdohamine B, dan methanil yellow negatif.
"Bisa keluar SLHS itu tentu ada syarat IKL oleh Puskesmas dengan lintas sektor mereka datang melihat SPPG layak tidak, ada izin tidak bangunannya. Kemudian SPPL dan IPAL. Setelah itu menggunukan sampel ke laboratorium kita, ada sampel, air alat makanan, alat dapur sama usap dubur," kata Lia.
Lia melanjutkan, sertifikat SLHS itu merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, sertifikat itu menandakan bahwa SPPG itu sudah melalui tahapan pengecekan dan pemeriksaan. Bahkan sudah melewati uji laboratorium.
Seperti diketahui rentetan peristiwa keracunan massal terjadi di Bandung Barat di periode September dan Oktober 2025. Dari mulai kejadian di Cipongkor, Cihampelas, Cisarua, Padalarang hingga Lembang. Dinkes KBB mencatat ada 2.110 pelajar, ibu hamil dan ibu menyusui yang tumbang karena keracunan usai mengkonsumsi MBG.
"Setidaknya kalau sudah melakukan proses tadi (SLHS) tentunya mereka akan lebih aware dan mencegah terjadinya keracunan pangan," kata dia.
Selain SLHS, Lia juga mengimbau seluruh SPPG meningkatkan kualitas air dalam mengolah menu MBG. "Jangan langsung (diolah), harus mau bermodal. Kata Kepala BGN juga nyewa tanki (beli air bersih) atau manggil ahli untuk mencari solusi bahwa sumber air yang digunakan memenuhi standar," imbuh Lia.
