1 week ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum dibayarkan senilai Rp 621 miliar. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah pusat.
Terkait adanya belanja pembangunan yang belum dibayarkan, Dedi menjelaskan hal itu dipicu oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.
“Dari pemerintah pusat, dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Meski demikian, Dedi memastikan kekurangan pembayaran dalam belanja pembangunan tersebut akan diselesaikan pada 2026. Pada Januari 2026, akan ada pemasukan ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 2 triliun.
Dari Rp 2 triliun tersebut, dana akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan kebutuhan lainnya sehingga menyisakan dana sekitar Rp 800 miliar di kas daerah. Dengan demikian, dipastikan tersedia dana untuk membayarkan belanja pembangunan yang belum terbayar pada 2025.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2025 hanya sebesar Rp 500.000.
Herman mengatakan minimnya silpa tersebut menandakan APBD telah dipergunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Menurut dia, keuangan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Artinya, uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman.
Kondisi silpa APBD 2025 tersebut, lanjut Herman, lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Herman berharap pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jawa Barat istimewa. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tunggakan belanja pembangunan Jawa Barat pada 2025 sekitar Rp 621 miliar.
sumber : ANTARA
