2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan telah mengantarkan Indonesia pada situasi yang disebut "darurat bullying". Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan tajam hingga lebih dari 100 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Psikolog klinis dan konselor anak dari Sekolah Cikal Amri Setu Jakarta Timur, Winny Suryania, M Psi Psikolog, mengungkapkan rasa duka, keprihatinan, dan kekhawatirannya terhadap realitas ini. "Perundungan bukan hanya merugikan korban secara fisik, tetapi dampak psikologisnya juga sangat besar. Hal ini menunjukkan masih banyak lingkungan yang kurang empati walaupun sudah banyak informasi di luar sana mengenai kerugian dan tindakan ini," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, dikutip pada Kamis (13/11/2025).
Untuk membalikkan tren mengkhawatirkan ini, Winny mengatakan sekolah harus bergeser dari sekadar institusi akademik menjadi garda depan dalam menciptakan ruang aman bagi murid. Peran ini menuntut tindakan pencegahan dan penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Strategi pencegahan yang disarankan mencakup pembangunan budaya sekolah yang inklusif dan aman, serta sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan atentif kepada seluruh komunitas sekolah, mulai dari murid, guru, orang tua, staf, hingga pihak luar yang bekerja sama. Edukasi dinilai harus disesuaikan dengan tahap usia perkembangan murid dan tidak terbatas pada sesi pembelajaran formal, melainkan diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin sekolah, misalnya melalui pemberdayaan peer support (dukungan sebaya).
Winny mengatakan edukasi yang diberikan pada semua lapisan komunitas sekolah merupakan upaya preventif krusial. "Pentingnya edukasi ini diberikan pada lapisan sekolah, agar komunitas sekolah memiliki satu visi misi dan pemahaman yang sama terhadap perilaku bullying tersebut dan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan," ujarnya.
Visi dan misi tunggal ini sangat esensial untuk memastikan perlindungan anak atau murid-murid berjalan efektif. Selain edukasi yang masif dan terpadu, daijuga menyatakan bahwa situasi darurat saat ini menuntut penegakan aturan yang jauh lebih tegas dan terstruktur.
Sekolah, kata dia, perlu segera menerapkan kebijakan yang jelas, bahkan harus memiliki satuan tugas (satgas) antiperundungan yang secara aktif mengawasi perilaku dan memastikan relasi yang positif di antara anak-anak. Satgas ini berfungsi ganda yakni sebagai pengawas aktif dan sebagai role model perilaku.
Terakhir, Winny mengingatkan tentang pentingnya dukungan mental profesional. "Sekolah perlu memiliki akses untuk menyediakan layanan konseling atau merujuk pada ahli untuk membantu lebih jauh pada pemulihan/pendampingan komunitas sekolah," ujarnya. Dengan kata lain, solusi untuk darurat bullying di Indonesia bukan hanya terletak pada sanksi, melainkan pada pembangunan fondasi mental yang kuat, budaya empati yang inklusif, dan mekanisme penanganan psikologis yang siap siaga di setiap lingkungan pendidikan.
