2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemangkasan dana desa yang signifikan juga dialami Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,9 miliar, anggaran dana desa tahun 2026 turun drastis menjadi Rp 373 juta. Kondisi ini berdampak langsung pada berbagai program, termasuk upaya mitigasi bencana, padahal potensi kebencanaan di wilayah tersebut tergolong tinggi.
Hal tersebut disampaikan Lurah Triwidadi, Slamet Riyanto, saat menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD DIY. Ia menjelaskan, mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan evakuasi saat kejadian, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan evakuasi.
"Ketika bicara kebencanaan, tidak hanya semata-mata evakuasi di lokasi, tapi juga akses jalannya. Kalau jalannya rusak atau sulit dilalui, itu sangat menghambat proses evakuasi," ujar Slamet.
Ia mencontohkan peristiwa kebakaran yang pernah terjadi pada 2025 lalu. Saat itu, mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau lokasi kejadian karena medan yang sulit dan menanjak. Petugas terpaksa menarik selang air hingga sekitar 200 meter untuk mencapai titik api. Selain keterbatasan infrastruktur, Slamet juga menyoroti minimnya anggaran operasional kebencanaan di tingkat desa. Dana yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan dasar relawan, seperti konsumsi dan bahan bakar, itupun dalam jumlah sangat terbatas. Menurut Slamet, keterlambatan penanganan berpotensi memperluas dampak bencana yang dikhawartikan akan mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan warga.
"Untuk operasional saja sangat minim, apalagi kalau sudah masuk penanganan pascabencana seperti longsor. Pembangunan talud atau perbaikan akses jalan sering tertunda karena harus menunggu anggaran berikutnya," ungkapnya.
Terkait pemangkasan anggaran, Slamet menyebut penurunan mencapai sekitar Rp 1,5 hingga Rp 1,6 miliar. Dengan begitu, sisa anggaran yang diterima hanya sekitar 20 persen. Meski terbatas, Ia memastikan penggunaan dana desa akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.
"Kami akan fokus pada program wajib seperti penanganan kemiskinan ekstrem, gizi dan stunting, ketahanan pangan, serta BLT. Untuk pembangunan infrastruktur, praktis sangat terbatas," ungkapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, mengatakan pemotongan anggaran desa menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat kemampuan kalurahan dalam menjalankan program juga semakin terbatas.
"Dengan anggaran yang menurun tentu kemampuan program di kalurahan juga terbatas. Karena itu, kami berkunjung ke kalurahan dan kapanewon sebagai jembatan koordinasi agar ada solusi penguatan," kata Hifni.
Menurutnya, besarnya anggaran tidak selalu menjamin pembangunan tepat sasaran. Yang terpenting adalah bagaimana melakukan penyesuaian program dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan wilayah.
"Anggaran besar tidak menjamin manfaatnya terasa. Tapi dengan penyesuaian kebutuhan, meskipun anggaran terbatas, dampaknya bisa lebih dirasakan masyarakat," ujarnya.
Hifni juga menyoroti faktor geografis DIY yang didominasi ancaman hidrometeorologi. Ia menyebut hampir seluruh wilayah Kulonprogo dan Bantul memiliki potensi kerawanan, baik di dataran tinggi maupun kawasan hilir dan bantaran sungai. Karenanya, Komisi A DPRD DIY mendorong penguatan mitigasi melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) baik di tingkat DIY maupun kabupaten.
"Kami akan mencoba mencocokkan titik rawan, program, dan anggaran yang tersedia. DIY masih punya sekitar Rp 15 miliar BTT, Bantul sekitar Rp 5 miliar, dan Kulonprogo sekitar Rp 4 miliar. Ini yang kita komunikasikan agar bisa mendukung kalurahan," ucapnya.
