8 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyiapkan 200 penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai HAM hingga tingkat akar rumput.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta mengatakan, desa harus menjadi motor penggerak pembangunan HAM di Indonesia. Menurut dia, pembangunan HAM di tingkat desa menjadi penting karena masyarakat pedesaan menjadi sasaran berbagai program pembangunan nasional.
“Bangsa yang maju adalah bangsa yang menempatkan desa dan kampung sebagai ujung tombak pembangunan, dalam konteks yang sama desa harusnya juga menjadi motor penggerak pembangunan Hak Asasi Manusia,” kata Thomas dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat sosialisasi penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di tiga desa di wilayah Manggarai Raya, Nusa Tenggara Timur, yakni Desa Wajur di Kabupaten Manggarai Barat, Desa Iteng di Kabupaten Manggarai, dan Desa Satar Punda Barat di Kabupaten Manggarai Timur.
Menurut Thomas, Kementerian HAM tengah menyiapkan agenda khusus untuk memperkuat pembangunan HAM di tingkat desa melalui kehadiran penggerak HAM yang akan menjadi ujung tombak edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat.
“Untuk tahun ini kita lakukan perekrutan 200 Penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan yang nantinya menjadi ujung tombak pembangunan HAM. Bagaimana pun hadirnya penggerak HAM di seluruh desa di Indonesia akan memastikan hadirnya juga aspek-aspek penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia,” ujar Thomas.
Ia menilai peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HAM dapat membantu mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM, baik dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat.
Menurut Thomas, masyarakat desa masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, rasa aman, hingga hak atas pembangunan. Selain itu, isu kelompok rentan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta konflik lahan juga masih memerlukan perhatian.
“Menempatkan desa sebagai motor penggerak pembangunan HAM adalah langkah strategis yang ikut mendorong pembumian nilai-nilai Hak Asasi Manusia semakin mudah menjangkau masyarakat secara luas dan pada gilirannya juga ikut mendorong pemajuan pembangunan nasional secara menyeluruh,” kata Thomas.
Dalam sosialisasi tersebut, Kementerian HAM juga menjelaskan tugas dan fungsi lembaga, mulai dari perumusan kebijakan, edukasi HAM kepada masyarakat dan pelaku usaha, pelayanan pengaduan, pembelaan HAM, hingga penilaian kepatuhan HAM dan pelaporan internasional.
Thomas berharap nilai dan prinsip HAM dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat desa melalui forum musyawarah pembangunan yang melibatkan masyarakat.
“Di desa ada musyawarah pembangunan, diharapkan agenda atau kebijakan yang dihadirkan juga berpijak pada landasan nilai dan prinsip hak asasi manusia,” ujar Thomas.
