DPR Minta Pemerintah Serius Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Disabilitas

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi saat menerima audiensi Koalisi Prima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22/9/2025.

DIAGNOSA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta pemenuhan akses sanitasi dan air bersih, khususnya di daerah pesisir dan kawasan kumuh perkotaan.

Nurhadi menyoroti rekomendasi Koalisi Prima, khususnya terkait alokasi anggaran peningkatan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, hal ini sejalan dengan prioritas nasional keempat dalam RPJMN 2025–2029.

“Sebenarnya sudah ada payung hukum yang jelas, yakni UU No. 8/2016. Dalam Pasal 63 dan 65, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhka, serta tenaga kesehatan yang kompeten bagi penyandang disabilitas,” ujar Nurhadi saat menerima audiensi Koalisi Prima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22/9/2025.

Koalisi Prima menyampaikan terkait hasil audit sosial pelayanan puskesmas untuk penyandang disabilitas dan layanan dasar sektor Wash (Water, Sanitation, and Hygiene) di 11 kabupaten/kota di Indonesia.

Nurhadi menambahkan, aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 70/2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan, khususnya di tingkat puskesmas masih jauh dari optimal.

“Ini akan menjadi catatan penting bagi kami dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, agar kewajiban yang sudah diamanahkan undang-undang dapat dijalankan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, Nurhadi juga menyoroti persoalan akses sanitasi dan air bersih, terutama bagi perempuan di daerah pesisir dan kawasan kumuh perkotaan. Ia menilai masukan tersebut sangat relevan, namun diperlukan basis data yang jelas untuk menindaklanjutinya.

“Kami mengusulkan agar Komisi IX memiliki data daerah-daerah yang benar-benar minim akses sanitasi dan air bersih. Dengan data yang akurat, kita bisa memberikan masukan sekaligus mengusulkan anggaran secara lebih terukur. Sehingga jelas, misalnya, persoalan ini bisa diselesaikan dalam dua tahun atau tiga tahun ke depan,” pungkasnya.