1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengoptimalkan sektor pariwisata dan pemanfaatan aset daerah sebagai strategi menghadapi potensi penurunan pendapatan tahun anggaran 2026.
Hal ini ia sampaikan menyusul proyeksi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp 658 miliar di tahun 2026.
Menurut Asep, kondisi tersebut menjadi alarm bagi Pemkot Bandung agar mulai menata ulang sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih kreatif dan berkelanjutan. Ia menilai, potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan pengelolaan aset, masih sangat besar untuk digarap secara serius.
“Bandung ini kota yang ngangenin dalam berwisata. Banyak destinasi dan potensi yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ujar Asep kepada Republika, Rabu (12/11/25).
Ia menambahkan, optimalisasi pariwisata bukan hanya tentang mempercantik destinasi, tetapi juga membangun ekosistem yang melibatkan pelaku usaha, UMKM, hingga masyarakat sekitar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, melainkan merata dan berkelanjutan.
Selain sektor wisata, Asep menekankan pentingnya optimalisasi aset-aset milik Pemkot Bandung. Menurutnya, banyak aset yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal, baik berupa tanah, gedung, maupun fasilitas publik yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Kalau aset bisa dikelola dengan baik, maka PAD akan meningkat tanpa perlu menambah beban pajak kepada masyarakat,” tuturnya.
Asep juga mengingatkan agar upaya penyesuaian anggaran tidak mengganggu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi warga Kota Bandung. Ia menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan pengelolaan potensi lokal secara optimal, saya yakin standar pelayanan minimal bagi warga Bandung tidak akan terganggu,” pungkasnya.
