2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menekankan bahwa kebijakan mitigasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax harus diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan. Ia menyampaikan hal tersebut saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Josua menjelaskan, BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas. Oleh karena itu, dampaknya ke kelompok rentan tidak akan sebesar jika harga Pertalite yang naik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kenaikan yang cukup besar tetap berpotensi merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan. "Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.
Perkuat Bansos dan Jaga Stabilitas Pangan
Untuk meredam dampak tersebut, Josua menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Bantuan ini diprioritaskan bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.
Bantuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.
Langkah tersebut dinilai krusial mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.
Dukungan Sektor Transportasi dan Pengawasan BBM Subsidi
Di sektor transportasi, pemerintah direkomendasikan untuk memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan tarif yang terjadi terlalu cepat. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi. Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.
Bantuan UMKM dan Reformasi Subsidi Jangka Menengah
Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi. Bantuan ini dapat berupa pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok. "Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.
Dalam jangka menengah, Josua menyarankan agar reformasi subsidi energi diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
