4 hours ago
15
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui anak-anak terdampak dugaan keracunan MBG di Karo dinilai menjadi respons awal yang baik. Namun, kasus tersebut juga dinilai harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membenahi penyelenggaraan program secara lebih luas.
Saat berada di Karo, Wapres menemui korban dan keluarga, memastikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan, serta menawarkan penanganan lanjutan termasuk opsi rujukan.
Tindak lanjut penanganan korban juga dilakukan setelah kunjungan tersebut. Gibran meminta dokter pribadinya membantu memantau perkembangan kondisi korban di Karo.
Korban yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Wahyu Ario Pratomo, menilai kehadiran tersebut penting karena kasus menyangkut keselamatan anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap MBG.
“Yang tidak kalah penting, kasus Karo harus menjadi bahan evaluasi utama terhadap penyelenggaraan MBG,” kata Wahyu.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan pada satu titik. Pemerintah perlu memeriksa seluruh rantai penyelenggaraan mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi makanan, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Setiap dapur penyedia MBG juga perlu memenuhi standar higiene dan sanitasi yang jelas, memiliki petugas kompeten, melakukan pemeriksaan bahan makanan secara rutin, serta menerapkan sistem pencatatan dan pelacakan makanan.Pengawasan berkala serta inspeksi mendadak, menurut Wahyu, juga perlu diperkuat terutama terhadap unit yang melayani siswa dalam jumlah besar.
“Jika ditemukan pelanggaran serius, harus ada mekanisme penghentian sementara operasi sampai standar keamanan dipenuhi,” ujarnya.
Selain pencegahan, Wahyu meminta pemerintah memiliki protokol respons cepat ketika muncul dugaan keracunan.
Sekolah, puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, dan pengelola MBG harus mengetahui tindakan yang harus dilakukan sejak laporan pertama muncul.
“Pelaporan harus cepat, korban segera mendapat pelayanan medis, sampel makanan diperiksa, dan keluarga memperoleh informasi yang transparan,” katanya.
Wahyu menilai respons cepat seperti yang dilakukan Wapres terhadap korban menjadi penting, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh kemampuan pemerintah mencegah kejadian serupa.
“Pada akhirnya, keberhasilan tindak lanjut pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa cepat korban ditangani, tetapi dari apakah pemerintah mampu memastikan kejadian serupa tidak berulang,” kata Wahyu.
