4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Guru Besar Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof KH Didin Nurul Rosidin, mengungkapkan kemerdekaan Indonesia adalah buah perjuangan seluruh elemen bangsa, terlepas dari suku, ras, golongan, ataupun agamanya.
"Tentang negara Indonesia, kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke, itu adalah bicara tentang keanekaragaman yang kemudian disimbolkan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kunci Bhinneka Tunggal Ika adalah pengakuan akan realitas historis, sosiologis, plus antropologis yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia dibangun dan akan selalu dibangun oleh keanekaragaman, tidak hanya budaya tetapi juga keimanan,” kata Prof Didin beberapa waktu lalu.
Ia pun mengkritik pihak-pihak yang menyamakan kondisi negara Indonesia dengan konflik India-Pakistan. Prof Didin menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa historis dari masing-masing bangsa dan negara tentu terlalu rumit dan unik jika harus dipandang sama rata.
Prof Didin juga mencontohkan bagaimana kolaborasi antariman dalam sejarah Indonesia. Misalnya, bangsa Indonesia pernah melewati peristiwa Sumpah Pemuda, yang dalam penyusunannya tidak hanya melibatkan satu keimanan tertentu atau agama Islam saja, tetapi juga lintas keimanan. Para hadirin dalam peristiwa Sumpah Pemuda punya visi dan misi yang sama tentang bagaimana Indonesia lepas dari belenggu penjajahan.
“Kemudian, fakta sejarah lain yang mungkin bisa kita rujuk adalah bagaimana kolaborasi lintas iman ini pada saat kemerdekaan dan perang revolusi. Perang mempertahankan kemerdekaan itu juga membahas kelompok-kelompok yang pro-Belanda, yang mencoba mempertahankan afiliasi dengan Belanda. Banyak juga yang Muslim, misalnya yang tercatat adalah Sultan Hamid II dari Kalimantan, yang memiliki afiliasi dengan Belanda dan cenderung menolak untuk Indonesia merdeka," ungkap Prof Didin.
“Tetapi di sisi lain, kita mengenal ada Johannes Leimena dan kawan-kawan lainnya yang bukan berasal dari Muslim, justru ingin membangun Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, lepas dari penjajahan. Jadi, banyak juga peristiwa-peristiwa lain yang bisa kita jadikan rujukan yang menunjukkan bahwa bangsa ini tidak bisa dibangun hanya dari satu kelompok iman tertentu atau agama tertentu," katanya.
Prof Didin menambahkan bahwa penafsiran agama sebenarnya seringkali tidak membahas soal rasionalitas semata, melainkan kemampuan orang atau kelompok mencerna teks-teks agama melalui kemampuan kognitifnya. Hal ini dijelaskan dengan kaidah addinu huwal aqlu, bahwa agama itu adalah akal. Artinya, memahami agama memang memahami secara kognitif.
"Jika kita mampu memahami secara kognitif, baru kemudian masuk tingkatan yang dibahasakan oleh Ibn Arabi sebagai level mahabbah, artinya cinta. Nah, kalau cinta berdasarkan agama, seharusnya juga cinta terhadap sesama manusia. Jadi, kalau misalnya agama itu dihadirkan untuk merusak manusia, justru itu melenceng dari misi agama yang sesungguhnya,” ujar Prof Didin.
Melalui penjelasannya, Prof Didin mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa hakikat manusia adalah sebagai hamba yang lemah di hadapan Yang Maha Kuasa. Kemudian di sisi yang lain, bahwa manifestasi dari kita menghamba kepada Tuhan adalah menghormati, mencintai, melestarikan, serta memelihara semua makhluk-Nya, termasuk sesama manusia.
“Kalau kemudian ajaran agama dimaknai dengan hitam putih, bahwa A itu lawan saya, B kawan saya, sesungguhnya kita tidak mendefinisikan Tuhan sebagai yang sempurna dan Maha Pengasih. Saya khawatir, justru yang ditunjukkan adalah keegoisan kita sebagai manusia yang merasa benar sendiri. Jangan sampai kita mengambil posisi Tuhan melalui ayat-ayat Nya sebagai legalisasi untuk bertindak semaunya,” pungkas Prof Didin.
Konflik India-Pakistan yang terjadi belakangan ini, menurut dia, sejatinya adalah buah dari rentetan permasalahan di masa lalu, baik politik, sosial, budaya, hingga ekonomi yang hingga kini belum tuntas. Sayangnya, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab malah menjadikan peristiwa ini seolah menjadi 'nubuat' bahwa umat Islam (Pakistan) akan berperang dengan orang-orang kafir (India) di akhir zaman.
Ia menilai dalam konteks konflik India–Pakistan, narasi 'perang akhir zaman' tidak hanya keliru secara historis tetapi juga berbahaya secara sosial dan politik. Apocalyptic framing seperti ini memberi gambaran seolah-olah pertikaian berskala lokal antara kedua negara Muslim dan non‑Muslim adalah bagian dari skenario eskatologis global, padahal akar konflik jauh lebih kompleks dan spesifik secara sejarah dan geopolitik.
"Narasi semacam ini cenderung menimbulkan polarisasi tajam, memicu radikalisasi, dan menggerus upaya perdamaian serta diplomasi yang sejatinya sangat diperlukan untuk menghindari eskalasi militer, bahkan nuklir, di kawasan Asia Selatan," kata Prof Didin.
