3 hours ago
6
Warga Palestina melaksanakan salat Tarawih di masjid Al-Kinz pada malam pertama bulan suci Ramadhan di Kota Gaza, Selasa (17/2/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok Hamas mengatakan, setiap proses politik di Jalur Gaza dan kesepakatan masa depan Palestina harus dimulai dengan penghentian agresi dan jaminan atas hak menentukan nasib sendiri. Hal itu disampaikan Hamas saat negara anggota Dewan Keamanan bentukan Presiden AS Donald Trump melakukan pertemuan perdana di Washington pada Kamis (19/2/2026).
"Setiap proses politik atau setiap kesepakatan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, terutama hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Arabiya, Jumat (20/2/2026).
Hamas merilis pernyataan itu saat negara-negara anggota Dewan Perdamaian melakukan pertemuan perdana di Washington. Donald Trump selaku Ketua Dewan Perdamaian memimpin pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan perdananya, sejumlah negara anggota Dewan Perdamaian menjanjikan bantuan dana untuk proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, beberapa negara juga menyatakan siap menyumbang personel keamanan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah naungan Dewan Perdamaian.
Israel diketahui telah resmi menjadi salah satu anggota Dewan Perdamaian. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyanu dalam pertemuan perdana badan tersebut di Washington. Ia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.
Netanyahu sendiri telah mengutarakan pandangannya soal proses rekonstruksi Gaza. Dia bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata mereka sebelum rekonstruksi dimulai.
“Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada pembangunan kembali Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” kata Netanyahu baru-baru ini.
