IDI Tegaskan RS Harus Terapkan Kebijakan Nol Toleransi Kasus Perundungan dan Pelecehan

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyerukan agar rumah sakit lebih aktif melibatkan organisasi profesi ini dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik dan pelayanan dokter, termasuk dalam aspek etika profesi. Keterlibatan IDI diharapkan dapat memberikan perspektif yang independen dan berbasis pada standar etika kedokteran yang berlaku, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan objektif. 

Juru bicara PB IDI Renni Yuniati mengatakan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat bagi dokter, khususnya residen spesialis, diperlukan langkah-langkah sistematis. Sebagai langkah awal, kata dia, rumah sakit harus menegaskan penerapan kebijakan nol toleransi terhadap perundungan dan pelecehan seksual.

"Rumah sakit harus merumuskan kebijakan yang jelas, termasuk definisi dari perilaku tidak pantas, penanganan kasus, hingga konsekuensi bagi pelaku," kata dia di Semarang pada Senin (21/4/2025).

Ia juga menyebut pentingnya penyediaan saluran pelaporan yang aman dan anonim sehingga residen dapat melaporkan setiap bentuk pelecehan tanpa menimbulkan rasa takut. "Dukungan psikologis harus tersedia bagi korban untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," ujar Renni.

Menurut dia, lingkungan kerja yang membina kerja sama, rasa hormat, dan dukungan sesama residen akan mengurangi kemungkinan terjadinya perundungan. Selain itu, lanjut dia, bimbingan dokter senior terhadap juniornya bisa menjadi dukungan emosional dan profesional yang positif. 

Renni menilai upaya mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan dan pelecehan seksual bukan tugas mudah, namun penting untuk keberlangsungan karir dan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Melalui implementasi kebijakan yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, kata dia, rumah sakit dapat memastikan dokter residen dapat merasa aman dan dihargai dalam menjalankan tugasnya.