2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan dekarbonisasi pembangkit listrik captive di Indonesia menghadapi kendala serius tanpa adanya kebijakan pensiun dini untuk PLTU berbasis batubara. Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menyampaikan hal ini dalam paparan hasil kajian terbaru mereka.
Menurut Raditya, industri menjadi kontributor terbesar dalam konsumsi listrik nasional, dengan proyeksi 43–46 persen dari total permintaan listrik pada 2060 berasal dari sektor ini. Hal tersebut menandakan pertumbuhan konsumsi yang signifikan sekaligus menekankan urgensi upaya dekarbonisasi captive power.
"Kalau dilihat lebih detail lagi, pendorong ekspansi pembangkit captive masih dominan dari PLTU batubara dan minyak bumi. Beyond 2024, tambahan pembangkit listrik captive berbasis gas dan batubara sekitar 17,8 gigawatt, termasuk 5 gigawatt PLTU dan 2 gigawatt pembangkit gas yang sudah di fase konstruksi," kata dia di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Hasil studi IESR menunjukkan dari total 175 unit pembangkit captive di Indonesia, kapasitasnya mencapai 31,1 gigawatt, dengan berbagai teknologi fosil dan non-fosil. Data diverifikasi menggunakan GIS dan citra satelit untuk memastikan lokasi aktual pembangkit, karena beberapa titik awal terdeteksi di laut atau alamat kantor perusahaan, bukan lokasi operasional.
Analisis multi-criteria decision analysis mengidentifikasi empat intervensi utama dekarbonisasi: integrasi ke jaringan PLN, pembangunan pembangkit energi terbarukan onsite, switching dari batubara ke gas, dan penambahan teknologi CCS/CCUS. Hasil skoring menunjukkan potensi terbesar ada pada koneksi ke grid PLN, sementara teknologi CCS/CCUS hanya memiliki potensi terbatas.
Raditya menekankan, upaya dekarbonisasi captive tidak bisa bergantung sepenuhnya pada energi terbarukan. Floating solar dinilai sebagai solusi potensial karena fleksibilitas lahan, namun kapasitasnya masih belum cukup memenuhi kebutuhan industri yang disuplai captive power.
Kendala lain yang ditemukan IESR melalui FGD lintas wilayah meliputi pertimbangan ekonomi pragmatis industri, keterbatasan regulasi, tidak adanya mandat pemensiunan dini PLTU captive, serta isu lahan dan potensi konflik sosial dengan masyarakat sekitar.
"Industri mau saja beralih ke energi terbarukan asal harga yang mereka bayarkan tidak lebih tinggi daripada batubara. Kalau bisa dibilang, para pelaku industri itu adalah makhluk yang paling rasional," ujar Raditya.
Studi IESR juga merumuskan enam archetype pemilik captive power untuk menentukan solusi spesifik, termasuk Pragmatic Switcher, Industrial Estate Tenant, Hilirisasi Strategis, Asset Transformer, Remote Manufacturing Pioneer, dan Bioresource Integrator. Pendekatan ini dirancang agar solusi dekarbonisasi sesuai karakteristik tiap pembangkit.
Rekomendasi IESR kepada para pemangku kepentingan mencakup formalisasi forum Wilus, optimalisasi grid brownfield connection, roadmap pensiun dini PLTU captive, pengembangan Eco-Industrial Park, reformasi tarif PLN digital, serta insentif fiskal dan transparansi data untuk mendukung dekarbonisasi.
Dekarbonisasi captive power di Indonesia menuntut kolaborasi pemerintah, industri, dan lembaga keuangan. Tanpa regulasi pensiun dini, PLTU captive akan sulit dialihkan ke energi bersih. Upaya transformasi ini menjadi kunci pengurangan emisi dan tercapainya target bauran energi terbarukan nasional.
