3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang di tambang Grasberg menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari 2041 hingga umur tambang.
MoU tersebut diteken pada 18 Februari 2026 di Washington D.C. dan disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mewakili Pemerintah Indonesia, President and CEO Freeport-McMoRan Inc. Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan, kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang perusahaan.
“Penandatanganan MoU perpanjangan IUPK PTFI dari 2041 hingga umur tambang merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041,” ujar Tony dalam pernyataan resminya, Kamis (19/2/2026).
Tony menegaskan, kesepakatan ini juga memastikan penambahan kepemilikan Indonesia di PTFI sebesar 12 persen pada 2041, sehingga memperkuat posisi nasional dalam pengelolaan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia tersebut.
Dari sisi investasi, perpanjangan hingga umur tambang membuka ruang bagi PTFI untuk meningkatkan belanja eksplorasi, pengembangan cadangan baru, serta optimalisasi tambang bawah tanah pasca-2041. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan produksi dan kontribusi ekonomi jangka panjang.
Dengan asumsi harga komoditas saat ini, PTFI memperkirakan penerimaan negara dapat mencapai sekitar dolar AS 6 miliar atau setara Rp 90 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 14 triliun diperkirakan mengalir ke pemerintah daerah.
Selain kontribusi fiskal, keberlanjutan operasi PTFI juga menjaga sekitar 30.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta memastikan keberlanjutan program pengembangan masyarakat senilai sekitar Rp 2 triliun per tahun, khususnya bagi masyarakat Papua.
“Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara, khususnya masyarakat Papua, akan terus terjaga,” kata Tony.
Freeport menilai kepastian perpanjangan IUPK hingga umur tambang akan memperkuat fundamental investasi, memberikan kepastian hukum, serta mendorong optimalisasi sumber daya mineral nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tony menegaskan, perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan operasi secara bertanggung jawab, memperkuat hilirisasi, serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan seiring dengan tambahan investasi jangka panjang tersebut.
