21 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Upaya menekan emisi dari industri pelayaran kembali tersendat. Organisasi Maritim Internasional (IMO) memutuskan menunda pembahasan tarif karbon bagi sektor perkapalan setelah gagal mencapai konsensus dalam sidang di London pekan ini.
Penundaan ini menjadi kemunduran besar bagi Uni Eropa dan sejumlah negara seperti Brasil yang mendorong penerapan mekanisme dekarbonisasi di sektor maritim. Dua produsen minyak terbesar dunia, Amerika Serikat dan Arab Saudi, menolak keras kebijakan tarif karbon tersebut.
Setelah negosiasi berlarut-larut tanpa hasil, Arab Saudi akhirnya mengajukan mosi untuk menunda pembahasan selama satu tahun, yang kemudian disetujui oleh 57 negara, sementara 49 negara menolak dan mendorong agar perundingan dilanjutkan.
Cina, Yunani, Siprus, Jepang, dan Korea Selatan yang sebelumnya mendukung penerapan tarif karbon pada April tahun depan, kini tampak lebih berhati-hati. Dalam pemungutan suara Jumat (18/10/2025), Cina mendukung penundaan, sementara beberapa negara lain memilih abstain. Belum jelas apakah skema tarif karbon bisa diterapkan tepat waktu bahkan jika pembahasan kembali dimulai tahun depan.
IMO sebelumnya menargetkan industri pelayaran mulai membayar emisi mereka pada 2028. Namun, arah kebijakan menjadi kabur setelah Presiden AS Donald Trump menegaskan penolakannya terhadap pajak karbon global.
“(Washington) tidak akan menerima pajak penipuan hijau global terhadap pelayaran ini dan tidak akan mematuhinya dalam bentuk apa pun,” tulis Trump di Truth Social.
Sikap ini memperlihatkan langkah agresif pemerintahan Trump untuk memperluas pengaruh di sektor pelayaran internasional, setelah sebelumnya menggunakan tarif sebagai alat tawar dalam kesepakatan dagang. Padahal, banyak pihak di industri berharap adanya kejelasan regulasi agar investasi pada kapal rendah emisi dan bahan bakar alternatif bisa berkembang.
Perusahaan pelayaran Denmark, Maersk, menyebut keputusan IMO sebagai kemunduran dalam upaya dekarbonisasi industri. “Penundaan ini membuat sektor pelayaran terombang-ambing dalam ketidakpastian,” kata Direktur Divisi Pelayaran Transport & Environment, Faig Abbasov.
IMO, yang beranggotakan 176 negara, bertanggung jawab mengatur keselamatan dan pencegahan pencemaran laut. Sektor pelayaran global menyumbang hampir 3 persen emisi karbon dioksida dunia, sementara 90 persen perdagangan global bergantung pada transportasi laut. Tanpa kebijakan tegas, emisi sektor ini diperkirakan akan terus meningkat.
sumber : Reuters
