3 hours ago
3
Penumpang berjalan untuk keluar Stasiun MRT Blok M, Jakarta, Selasa (26/12/2023).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap memberi modal awal untuk proyek perluasan rute Moda Raya Terpadu (MRT) dari Jakarta menuju ke Tangerang dan Tangerang Selatan. Pendanaan selama ini diketahui menjadi persoalan utama dalam perluasan MRT ke daerah penyangga.
"Saya menyampaikan ke Pemerintah Banten, kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya dari Pemerintah Provinsi DKI ya nanti tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Ahad (26/5/2025).
Pramono meyakini rute MRT bisa diperluas sampai Tangerang dan Tangerang Selatan. Bahkan Tanjung Priok dan Ancol sekalipun mampu untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
"Saya meyakini kalau bisa sampai Tangerang atau Tangerang Selatan, dan bahkan nanti sampai Tanjung Priok, kemudian Ancol. Saya yakin MRT akan betul-betul bisa mengurai kemacetan yang ada di Jakarta," katanya.
Sementara itu, menurut informasi, rancangan proyek MRT menuju Tangsel sudah melewati tahap uji kelayakan dan sudah dilakukan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD).
Diskusi melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat mulai dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Pemprov Jakarta dan Banten, Pemkab Tangerang, hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan PT MRT Jakarta (Perseroda).
Adapun terkait jalur, terdapat dua yang dinilai potensial, yakni jalur Pondok Aren-Serpong dan Ciputat-Pondok Cabe. Kedua jalur ini akan terhubung dengan stasiun utama di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyatakan pihaknya mendukung rencana kelanjutan pembangunan transportasi massal berbasis kereta itu hingga ke Tangerang Selatan (Tangsel). Dia berpendapat dengan kehadiran jalur perpanjangan itu, maka interkoneksi dari Jakarta ke kota penyangga pun akan semakin baik.
Meski demikian, menurut Tuhiyat, masalah utama dari rencana ini adalah dari sisi pendanaan. Dia menyebut tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan pendanaan seperti Jakarta.
sumber : Antara
