KDM, Gubernur Pertama Sepakati Data Program Perumahan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) merupakan yang pertama menggelar kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam rangka pemutakhiran data penerima program pengadaan rumah layak huni. Nota kesepakatan ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, KDM, Badan Pusat Statistik (BPS), dan 11 bupati/wali kota di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).

Melalui nota kesepakatan nomor 085/HK0201/M/VI/2025, gubernur Jabar, bupati/wali kota, serta BPS berkewajiban menyiapkan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) yang layak menerima program perumahan nasional atau bantuan rumah layak huni. Setelah divalidasi oleh BPS, data tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian PKP.

Sementara Kementerian PKP di tahap kali ini wajib menyediakan kuota penyaluran 13 ribu unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi Pemprov Jabar yang cepat tanggap menindaklanjuti program nasional dalam rangka penyediaan rumah masyarakat.

‘’Terima kasih pak gubernur (KDM), karena telah bekerja cepat. Gubernur KDM adalah gubernur  pertama yang  membuat kesepakatan,’’ ujar Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, kepada wartawan Selasa (4/6/25). Semoga langkah cepat ini ditiru juga oleh gubernur lainnya.

Gubernur Jabar KDM mengatakan, yang telah disepakati untuk dibangun di kabupaten/kota sebanyak 23 ribu, dan mendapatkan gratis untuk 1.000 rumah dari seorang pengusaha di Bandung. ‘’Kita petakan dulu, dimungkinkan 23 ribu rumah ini bebas DP,’’ ucapnya.

Nota kesepakatan kali ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang. Program ini diharapkan menjadi tonggak awal penyediaan hunian berkeadilan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.