14 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Ratusan organisasi Muslim terkemuka, tokoh masyarakat, dan individu di seluruh Inggris mendesak Perdana Menteri Keir Starmer untuk secara resmi mengakui Negara Palestina. Masyarakat Muslim juga meminta Starmer segera menghentikan semua dukungan militer kepada Israel.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam sebuah surat yang dikoordinasikan oleh Dewan Muslim Inggris (MCB), yang akan dikirim ke 10 Downing Street pada Selasa. Surat tersebut menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam genosida di Gaza.
“Selama 18 bulan terakhir, kami telah melihat pembantaian tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina setiap hari dan hanya mendapat sedikit dukungan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegah hal ini,” tulis surat tersebut, dikutip dari laman Days of Palestine, Jumat (2/5/2025)
Surat tersebut mengutuk apa yang dilihatnya sebagai sikap kontradiktif Inggris, yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan yang samar-samar sambil terus memasok komponen senjata, melakukan penerbangan pengintaian, dan mengizinkan warga negara Inggris untuk bergabung dengan militer Israel.
Surat tersebut juga mengkritik perlakuan pemerintah Inggris terhadap warga Palestina yang mencari perlindungan di Inggris, dan membandingkannya dengan sambutan hangat yang diberikan kepada para pengungsi Ukraina setelah invasi Rusia.
“Meskipun kedua konflik tersebut memiliki keunikan masing-masing, warga sipil Palestina yang terbunuh dalam jumlah puluhan ribu orang tidak kurang manusiawi dan tidak kurang berhak mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan keamanan,” demikian bunyi surat tersebut.
Para penandatangan mengeluarkan empat tuntutan utama. Fasilitasi segera bantuan kemanusiaan ke Gaza, penghentian semua ekspor senjata dan bantuan militer Inggris ke Israel, seruan untuk mengakhiri pembunuhan massal dan pembebasan semua sandera dan tawanan, serta pengakuan resmi Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka.
Seruan ini muncul pada hari yang sama ketika Starmer dan Menteri Luar Negeri David Lammy bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.
Pemerintah Inggris mengumumkan paket bantuan senilai 101 juta poundsterling untuk wilayah Palestina yang diduduki, dan Lammy menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara di masa depan.
Wajid Akhter, sekretaris jenderal MCB, mengatakan bahwa surat tersebut mencerminkan keinginan komunitas Muslim Inggris untuk “kebijakan luar negeri yang berakar pada keadilan, kemanusiaan, dan hukum internasional.”
“Kami telah memobilisasi koalisi yang bersedia untuk menentang pendudukan ilegal Rusia di Ukraina, namun pendudukan ilegal di Palestina dan pembunuhan massal terhadap warga sipil Palestina disambut dengan keheningan,” kata Akhter.
“Kami mendesak Perdana Menteri Keir Starmer untuk menunjukkan kepemimpinan moral dan bertindak cepat,"
Ia menambahkan bahwa Inggris memiliki kesempatan bersejarah untuk memimpin di panggung global. "Hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Jika Inggris menunda, maka Inggris berisiko berada di sisi yang salah dalam sejarah," ia memperingatkan.
Meskipun Partai Buruh telah menjanjikan dukungan untuk kenegaraan Palestina, pemerintah mengatakan bahwa pengakuan harus dilakukan “pada waktu yang tepat” dan tidak dilakukan secara sepihak.
Surat tersebut telah ditandatangani oleh koalisi yang luas termasuk masjid-masjid di Inggris, badan amal Muslim, dan organisasi akar rumput
