1 day ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kapasitas daerah dalam melakukan penanggulangan bencana. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan coaching clinic bagi pemerintah daerah kawasan timur Indonesia yang digelar di Makassar, Rabu (11/6/2025).
Langkah ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada pada kawasan rawan bencana, yaitu pertemuan dua lempeng benua dan dua samudera. Kerentanan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan nyata dalam pembangunan nasional.
Berdasarkan World Risk Index 2024, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina. BNPB mencatat sepanjang 2024, terjadi 3.472 kejadian bencana di Indonesia. Jumlah ini setara dengan rata-rata 10 bencana per hari, mayoritas disebabkan oleh dampak perubahan iklim.
“Total kejadian bencana di tahun 2024 mencapai 3.472, yang kalau kita rata-ratakan, Indonesia dilanda 10 kejadian bencana dalam satu harinya, dengan risiko bencana tertinggi berasal dari kejadian yang disebabkan oleh perubahan iklim,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, Rabu (11/6/2025).
Raditya menyebutkan, pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044 dengan tiga misi utama. Salah satunya adalah membangun tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
Kegiatan coaching clinic ini diikuti perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari 17 provinsi kawasan timur Indonesia, termasuk 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Pembangunan Regional Bappenas Medrilzam menyatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan RPJMD daerah periode 2025–2029. Kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi, menurutnya, sangat penting untuk menghindari kerugian ekonomi di masa depan.
“Kebijakan penanggulangan bencana yang tepat, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim, dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 281,9 triliun hingga tahun 2024, menegaskan pentingnya integrasi adaptasi dan mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Medrilzam.
Ia menambahkan, coaching clinic ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman, mendorong replikasi praktik baik, serta menyelaraskan strategi penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan. Dengan begitu, kesiapsiagaan dan mitigasi dapat berjalan secara optimal.
Kementerian Dalam Negeri juga memperkenalkan strategi penguatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA). Inisiatif ini dirancang untuk mempercepat capaian SPM berbasis karakteristik risiko di tingkat kecamatan.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto, menekankan pentingnya pelibatan kecamatan dalam pemenuhan SPM sebagai wujud kolaborasi multipihak lintas sektor.
Kegiatan ini turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam membangun ketangguhan bencana. Konsul-Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menyampaikan komitmen negaranya dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah Indonesia.
“Melalui kegiatan coaching clinic ini, kami berharap dapat mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan penanggulangan bencana, sehingga bangsa Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi bencana,” ujar Todd.
Ia juga menambahkan bahwa forum ini menjadi wahana strategis untuk pertukaran pembelajaran, termasuk berbagi hasil dari Program SIAP SIAGA yang dapat direplikasi oleh provinsi lain di Indonesia timur.
