2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2026 sebesar Rp28,48 triliun akan diprioritaskan untuk keselamatan transportasi dan konektivitas, serta mendukung program strategis nasional pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2).
Menurut Dudy Purwagandhi, seluruh program kerja Kemenhub tahun 2026 diarahkan untuk memprioritaskan faktor keselamatan, meningkatkan konektivitas, dan memperbaiki kualitas layanan transportasi nasional. Anggaran ini juga bertujuan memberikan manfaat langsung dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Alokasi anggaran sebesar Rp28,48 triliun tersebut, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan tanggal 29 September 2025, akan didistribusikan ke berbagai unit kerja eselon I di lingkungan Kemenhub. Beberapa di antaranya adalah Sekretariat Jenderal dengan Rp576 miliar, Inspektorat Jenderal Rp97 miliar, serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp4,8 triliun.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan Rp9,6 triliun, Perhubungan Udara Rp4,8 triliun, Perkeretaapian Rp5,4 triliun, Integrasi Transportasi dan Multimoda Rp174 miliar, Badan Kebijakan Transportasi Rp121 miliar, dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp2,6 triliun.
Dudy menjelaskan bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, anggaran diutamakan untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp1,35 triliun. Ini membuat alokasi anggaran setelah pengutamaan menjadi Rp27,13 triliun.
Kemenhub juga akan mengawal sejumlah isu strategis nasional, seperti percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional dengan kebutuhan anggaran Rp221,27 miliar. Stimulus ekonomi melalui diskon tarif transportasi selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026 serta angkutan Lebaran 2026 diperkirakan membutuhkan anggaran Rp373,97 miliar.
Selain itu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera dengan perkiraan anggaran Rp184,69 miliar dan dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp22,95 miliar juga menjadi fokus. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Dalam rapat kerja tersebut juga dipaparkan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2025 dengan realisasi mencapai 88,88 persen dari pagu efektif Rp32,27 triliun.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
