3 weeks ago
24
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 107 trayek pelayaran perintis dan 25 trayek kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kapal penumpang kelas ekonomi pada Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi laut, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (T3P).
Penyiapan ratusan trayek tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi 2026. Skema ini dirancang agar layanan transportasi laut tetap berjalan tanpa jeda sejak awal tahun.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan menyampaikan pelayaran perintis dan PSO merupakan instrumen penting pemerataan pembangunan nasional sekaligus pelaksanaan amanat Undang-Undang Pelayaran.
“Pelayaran perintis dan kewajiban pelayanan publik ini merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin konektivitas antarwilayah dan kehadiran negara,” kata Lollan di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Program pelayaran perintis yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut mencakup berbagai layanan, mulai dari angkutan penumpang, angkutan barang Tol Laut, angkutan khusus ternak, hingga pengoperasian kapal rede di perairan pelabuhan. Seluruh layanan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah T3P dan mendukung pergerakan ekonomi daerah.
Melalui skema PSO, pemerintah juga menjaga keterjangkauan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi. Subsidi diberikan agar masyarakat tetap memperoleh layanan transportasi laut yang aman dan selamat dengan biaya yang terkontrol.
“Pemerintah hadir melalui PSO agar masyarakat di seluruh pelosok tetap terlayani angkutan laut yang terjangkau,” ujar Lollan.
Pada 2026, selain 107 trayek perintis penumpang dan 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi, Ditjen Perhubungan Laut juga menyiapkan 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak, serta 18 trayek kapal rede. Pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada BUMN dan perusahaan angkutan laut nasional melalui proses pemilihan penyedia jasa.
Penandatanganan perjanjian yang dilakukan lebih awal dipilih sebagai strategi untuk menjaga kontinuitas layanan. Kesiapan tersebut dinilai penting guna mendukung mobilisasi masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah T3P, serta penyaluran ternak ke daerah sentra konsumsi.
“Penandatanganan terpadu ini memastikan layanan tidak terputus dan transportasi laut terus berjalan,” tutur Lollan.
Ditjen Perhubungan Laut meminta seluruh operator pelaksana menjalankan penugasan secara profesional, efektif, dan efisien dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Kolaborasi antarpelaksana diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan transportasi laut nasional pada 2026.
