loading...
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) menepis tudingan adanya masalah validitas dalam basis data DTSEN di tengah polemik ketidaksesuaian tingkat ekonomi warga dengan pengelompokan desil. Foto/Dok
JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) membantah anggapan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak valid menyusul penyesuaian ulang klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat baru-baru ini. Otoritas statistik menegaskan, bahwa pergeseran status pada kelompok desil termasuk di desil 9 dan 10 merupakan konsekuensi logis dari pemutakhiran berkala atas data sosial ekonomi yang bersifat dinamis agar tetap selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menepis tudingan adanya masalah validitas dalam basis data DTSEN di tengah polemik ketidaksesuaian tingkat ekonomi warga dengan pengelompokan desil. Amalia menjelaskan, soal penyesuaian kembali kategori desil merupakan hasil dari proses verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bersama petugas sensus.
"Enggak, bukan begitu, bukan datanya tidak valid. Semua data itu dinamis, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi bersama untuk melakukan pemutakhiran, dan sensus (ekonomi) menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan usaha terkini," ujar Amalia saat ditemui di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga: Gaduh Desil 9 dan 10, Siapa Sebenarnya Kelompok Kaya RI?
Polemik klasifikasi desil dalam DTSEN sebelumnya mencuat setelah ditemukan sejumlah ketidakcocokan antara profil kesejahteraan riil masyarakat dengan penetapan status desil, khususnya pada kelompok desil 9 dan 10 yang merepresentasikan strata ekonomi teratas. Penataan ulang data tersebut dilakukan diklaim untuk memastikan profil penerima manfaat kebijakan pemerintah tidak mengalami distorsi di lapangan.
