loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MY Esti Wijayati. Foto: Dok DPR
JAKARTA - Banyaknya keluhan masyarakat terkait penentuan kelompok desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MY Esti Wijayati. Ketidaktepatan data tersebut berpotensi membuat bantuan pemerintah, khususnya bantuan pendidikan, tidak tepat sasaran.
Esti mencontohkan persoalan yang dialami sekitar 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang terhambat mendapatkan akses bantuan pendidikan akibat persoalan desil. Ia juga menemukan kasus anak tukang becak yang tercatat dalam desil 9, meski kondisi ekonomi keluarganya tidak mencerminkan kelompok tersebut.
“Di lapangan kami menemukan banyak penentuan desil yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Ada tukang becak yang masuk desil 9, bahkan ada single parent yang tinggal di rumah kontrakan dan pekerjaannya tidak tetap justru masuk desil 7,” ujar Esti dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Baca juga: Heboh soal Desil, Purbaya Ngaku Keluarin Rp7 Triliun Lebih buat Sensus dan Perbaikan DTSE
Menurut Esti, persoalan ini krusial karena desil menjadi salah satu faktor dalam menentukan akses terhadap berbagai program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, PKH, dan BPNT. Perubahan desil secara tiba-tiba tanpa penjelasan juga semakin menyulitkan masyarakat. “Ketika desilnya tidak tepat, maka bantuan yang diberikan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Baca juga: Anomali Desil Ancam Penerima KIP, Selly PDIP Desak Pembentukan Timsus Evaluasi Data
