3 hours ago
2
Garuda Pancasila.
Oleh : Galuh Tri Adika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pancasila adalah ideologi bangsa yang bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Kaelan (2013) dalam Pendidikan Pancasila, Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara, sumber nilai, serta kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan dan pengelolaan kehidupan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program strategis, antara lain percepatan hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, transformasi digital, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, menjadikannya salah satu negara dengan performa ekonomi terbaik di kawasan ASEAN. Capaian ini tentu tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang terarah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Namun, dalam iklim demokrasi yang sehat, dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti menghilangkan ruang untuk kritik. Kritik tetap menjadi bagian penting dalam memperbaiki kebijakan publik. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana semangat Pancasila harus menjadi landasan dalam menyampaikan kritik tersebut. Kritik yang dilandasi semangat persatuan dan keadilan akan berfungsi sebagai koreksi membangun, bukan sebagai alat untuk memecah belah bangsa.
Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Karno, "Pancasila adalah alat pemersatu yang hidup, berkembang, dan menjadi kekuatan dinamis untuk membangun bangsa". Oleh karena itu, setiap kritik hendaknya diarahkan untuk memperbaiki sistem, bukan menjatuhkan bangsa sendiri. Kritik yang membangun harus mengedepankan solusi, bersifat objektif, dan menghargai perbedaan pandangan sebagai bagian dari kekayaan demokrasi.
