2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terus mendorong optimalisasi aset BUMN untuk hunian masyarakat. Tak hanya warga prasejahtera, Ara juga meminta pemanfaatan aset BUMN untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat kelas menengah tanggung di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.
“Kita juga mengajak BUMN bisa bersinergi menyiapkan perumahan, sifatnya ke atas, yaitu rusun untuk kelas menengah tanggung,” ujar Ara saat konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ara menyampaikan keterjangkauan hunian selama ini masih menjadi momok bagi masyarakat kelas menengah. Ia mengaku akan mempersiapkan aturan untuk skema penyaluran rusun bagi masyarakat kelas menengah.
“Kita tahu kelas menengah juga banyak yang memerlukan, tolong dipersiapkan aturannya, yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda, mungkin selera, desain yang berbeda, dan lokasi yang berbeda,” ucap Ara.
Di tempat yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan BPS memberikan dukungan penuh untuk Kementerian PKP dan BP BUMN dalam merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Amalia memaparkan 13 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah.
“Yang paling tinggi DKI Jakarta, backlog tidak memiliki perumahan mencapai 40,59 persen,” ujar Amalia.
Berdasarkan administrasi kewilayahan, lanjut Amalia, Jakarta Pusat menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan tingkat backlog tertinggi sebesar 55,83 persen atau sebanyak 146.729 rumah tangga. Amalia mengatakan pembangunan rusun untuk warga bantaran rel di Pasar Senen dan Tanah Abang merupakan intervensi dari pemerintah dalam menekan tingkat backlog.
“Ini sesuatu yang luar biasa karena memang intervensi di mana backlog yang paling tinggi, yaitu di Jakarta Pusat,” kata Amalia.
