2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Indikasi bahwa Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) akan jadi alat Israel menghalangi kemerdekaan Palestina menguat. Belakangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai memerintahkan cap “State of Palestine” di paspor warga Gaza yang keluar dari Gaza melalui Rafah diganti dengan cap “Board of Peace” alias Dewan Perdamaian.
Media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan pada Rabu, usulan tersebut muncul selama diskusi kabinet setelah pejabat keamanan Israel mencatat bahwa dokumentasi Otoritas Palestina masih digunakan untuk pelancong yang keluar dari Gaza.
Kata-kata yang disarankan mengacu pada badan pemerintahan yang diusulkan berdasarkan kerangka administratif pasca perang untuk Gaza. Para menteri Israel juga membahas pengaturan administratif di persimpangan dan pertanyaan yang lebih luas tentang siapa yang mempunyai wewenang atas prosedur perjalanan.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa Otoritas Palestina tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza. Oleh karena itu, perdebatan tentang stempel paspor mencerminkan lebih dari sekadar penyesuaian teknis. Hal ini menandakan upaya untuk mendefinisikan kembali identitas politik yang melekat pada gerakan dari daerah kantong yang terkepung.
Diskusi tersebut terjadi ketika penyeberangan Rafah dibuka kembali pada awal Februari setelah ditutup selama berbulan-bulan, namun hanya dalam skala yang sangat terbatas.
Pejabat Palestina melaporkan bahwa hanya 397 warga yang menyeberang dari kedua arah selama minggu pertama, meskipun terdapat sekitar 1.600 kasus yang dijadwalkan. Mereka menggambarkan operasi tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa dan bukan normal. Entrinya bergantung pada persetujuan keamanan Israel sebelumnya dan kuota harian yang dikontrol ketat.
Meskipun Rafah terletak di perbatasan dengan Mesir dan tidak secara resmi dikelola oleh Israel, mekanisme persetujuan secara efektif menentukan siapa yang diizinkan meninggalkan wilayah tersebut.
Pergerakan melalui penyeberangan dibatasi terutama untuk kategori kemanusiaan. Kebanyakan pelancong adalah pasien yang dipindahkan ke luar negeri untuk berobat, biasanya ditemani oleh seorang kerabat.
Beberapa warga Palestina yang terdampar di luar negeri juga telah diizinkan kembali setelah menjalani prosedur yang panjang. Kelompok besar – termasuk pelajar, pemegang izin tinggal, dan keluarga terpisah – sebagian besar masih dikecualikan. Ribuan orang masih terdaftar dalam daftar tunggu tanpa tanggal keberangkatan yang dapat diprediksi.
Otoritas kesehatan mengatakan lebih dari 18.500 pasien memerlukan perawatan di luar Gaza yang tidak dapat diberikan secara lokal. Lebih dari 1.600 orang tewas saat menunggu izin bepergian.
Inspeksi yang memakan waktu lama, persetujuan yang tidak pasti, dan jadwal yang tidak dapat diprediksi membuat keberangkatan menjadi sebuah perlombaan melawan waktu bagi pasien yang sakit kritis.
Organisasi internasional mencatat bahwa operasi yang dilakukan saat ini sedikit mengurangi tekanan namun tidak mengatasi skala kebutuhan medis.
