5 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan secara berhati-hati dan tidak terburu-buru. Skema sebesar ini dinilai berisiko menjadi proyek gagal jika tidak disiapkan dengan tata kelola yang kuat dan pendampingan berkelanjutan.
“Skema sebesar ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak berakhir sebagai proyek gagal yang membebani desa,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Selasa (22/7/2025).
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah meluncurkan program KDKMP secara nasional di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyebut, program ini telah berhasil menggerakkan 80.000 koperasi lebih cepat dari jadwal semula.
“Katanya semua bekerja sebagai satu tim, bergerak semuanya. Terima kasih, jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa, yang tidak bisa jadi bisa, 80 ribu,” ujar Prabowo dalam pidato peluncuran.
Program koperasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan BUMN, termasuk Bank Mandiri, BSI, BRI, Telkom, dan Bulog. Namun, sejumlah pihak menilai implementasinya perlu diawasi secara serius agar tidak mengulangi kegagalan proyek ekonomi desa sebelumnya.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengkritisi potensi penyimpangan konsep dalam program KDKMP jika tidak dikawal secara ideologis dan manajerial.
“Sistem ekonomi kita selama ini sejak zaman Orde Baru sampai hari ini sangat kental diwarnai oleh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, sehingga kopdes merah putih besar kemungkinan akan terombang-ambing oleh tarikan dua ideologi besar yang berbeda tersebut,” ujar Anwar.
Ia juga menyoroti lemahnya pemahaman pengurus koperasi di lapangan. “Tidak mustahil kopdes merah putih ini jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseroan terbatas,” kata dia.
Menurut Anwar, keterlibatan bank BUMN sangat penting dalam memastikan keberhasilan koperasi. “Jika gagal maka nama koperasi dan nama Presiden Prabowo tentu akan tercoreng dan kita tidak mau hal itu terjadi,” tegasnya.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi salah satu bank yang langsung mengambil peran aktif dalam pengembangan KDKMP. Fokus awal ditujukan pada dua koperasi pilot project di Aceh.
“BSI siap mendukung program Asta Cita Pemerintah, untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan,” ujar Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta.
