6 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menyatakan komitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai upaya utama pengendalian inflasi daerah. Penguatan kelembagaan dan sinergi kebijakan menjadi fokus dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ancaman cuaca ekstrem.
Bupati OKU Timur, Lanosin Hamzah, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Capacity Building dan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang.
Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Sumsel Edwar Chandra, dan diikuti para kepala daerah se-Sumsel.
Rakor ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga serta memperkuat kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala BPS Sumsel Mohammad Wahyu Yulianto memaparkan tren inflasi daerah masih terkendali, tetapi tetap perlu diantisipasi hingga akhir 2025. Sementara, Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel, Wan Dayantolis, mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan memicu inflasi.
Perwakilan Kemenko Perekonomian menegaskan pentingnya program pengendalian harga yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah rawan.
Hal senada disampaikan Sekda Sumsel Edwar Chandra. Ia mencatat inflasi Sumsel pada Juni 2025 mencapai 2,44 persen (yoy), tertinggi di regional Sumatera namun masih dalam batas aman.
“Setiap daerah perlu bergerak cepat agar masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak harga,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Duddy Adiya, menyebut pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini cukup tinggi dan melampaui rata-rata nasional. Namun sebagai provinsi agraris, Sumsel dinilai sangat sensitif terhadap gangguan iklim dan rantai pasok pangan.
Menanggapi hal ini, Bupati OKU Timur, Lanosin atau Enos menegaskan kesiapan Pemkab OKU Timur dalam menyinergikan kebijakan daerah dengan pusat. Ia menilai pengendalian harga dan ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konkret dan adaptif.
“Kami ingin memastikan masyarakat OKU Timur tetap aman secara ekonomi. Harga kebutuhan pokok harus tetap stabil dan terjangkau bagi semua,” ujar Enos.
