1 hour ago
3
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat menyampaikan keterangan pers terkait pengumuman dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana mengembalikan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) versi lama terus bergulir. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tak ada hambatan bagi lembaga antirasuah dalam menjalankan tugasnya selama ini dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut.
Hal itu dikatakan Tanak menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang setuju terhadap usulan pengembalian UU KPK versi lama. Tanak menyerahkan wacana revisi UU ini kepada pembuat UU, yakni pemerintah dan DPR.
"Masalah urgen or not wacana revisi UU KPK, tergantung pada pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat UU sebagaimana diatur dalam UUD 1945, namun perlu dipahami, apa alasannya sehingga UU KPK perlu direvisi," kata Tanak kepada Republika, Kamis (19/2/2026).
Tanak menyatakan tidak ada satu pun lembaga yang bisa melakukan intervensi terhadap KPK walau KPK berada dalam rumpun eksekutif. Tanak mengeklaim, KPK bisa tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.
"Menurut saya tidak ada hambatan bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Tanak.
Tanak juga menyebut saat ini KPK telah bekerja sesuai undang-undang lama ataupun yang baru. Tanak menyebut KPK sebagai lembaga antirasuah fokus untuk mencegah dan memberantas korupsi.
"Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan UU KPK yang lama dan UU KPK yang baru. Dengan UU KPK yang baru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN," ujar Tanak.
Sebelumnya dalam momen wawancara di Solo, Jokowi mulanya ditanya wartawan tentang pertemuan ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad dengan Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, Samad meminta agar UU KPK dikembalikan seperti sebelum revisi. Jokowi lantas setuju atas usulan Samad itu.
Jokowi mengaku setuju saja jika memang sekarang muncul aspirasi seperti itu, karena ia ingin KPK diperkuat. "Ya, saya setuju. Bagus," kata Jokowi, saat ditemui awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).
sumber : Antara
