1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan terbarunya memperingatkan dunia telah memasuki era “kebangkrutan” air global. Kondisi ini berdampak pada sekitar enam miliar orang dan mengancam hampir setengah dari produksi pangan dunia.
Untuk pertama kalinya, para ilmuwan PBB mendeklarasikan sistem air global berada dalam kondisi “bangkrut”, bukan lagi sekadar “tertekan” atau mengalami “krisis”. Perbedaan istilah ini menegaskan kerusakan permanen pada sistem air dunia, bukan tekanan sementara akibat cuaca ekstrem, tingginya permintaan, atau guncangan ekonomi.
“Laporan ini menyampaikan kebenaran yang menyakitkan, banyak wilayah hidup melampaui kemampuan hidrologisnya dan banyak sistem air yang krusial sudah berada dalam kondisi bangkrut,” kata Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB Kaveh Madani, dikutip dari Health Policy-Watch, Kamis (29/1/2026).
Madani memperingatkan, jika kebangkrutan air dianggap sebagai tantangan sementara dan ditangani dengan solusi jangka pendek, kerusakan ekologis akan semakin parah dan berpotensi memicu konflik sosial. Menurut dia, air bukan sekadar sumber daya alam, melainkan juga isu keadilan dan keamanan.
“Kerugian dari kerusakan hidrologi ditanggung secara tidak proporsional oleh mereka yang paling tidak mampu,” kata Madani.
Laporan PBB ini dirilis menjelang pertemuan tingkat tinggi di Dakar, Senegal, yang bertujuan menyiapkan agenda Konferensi Air PBB 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada Desember di Uni Emirat Arab. Dalam laporan tersebut, PBB menyerukan agar negara-negara anggota secara formal mengakui konsep kebangkrutan air, membangun kerangka pemantauan global, serta menempatkan investasi di sektor air sebagai fondasi pencapaian target iklim, keanekaragaman hayati, dan ketahanan pangan.
Konferensi Air PBB tahun ini menjadi pertemuan besar kedua mengenai tata kelola air global pada abad ini, setelah pertemuan serupa digelar di Kantor Pusat PBB, New York, pada 2023. Sebelumnya, satu-satunya konferensi air global dilaksanakan di Mar del Plata, Argentina, pada 1977.
“Mendeklarasikan kebangkrutan sistem air bukan berarti menyerah, melainkan memulai kembali dari awal,” kata Madani.
Ia menjelaskan, dengan mengakui dunia tengah mengalami kebangkrutan sistem air, keputusan-keputusan sulit untuk melindungi manusia, ekonomi, dan ekosistem dapat diambil. Madani menegaskan, semakin lama kondisi ini diakui, semakin besar kerugian yang akan dialami.
Laporan tersebut disusun berdasarkan data satelit, pemodelan hidrologi, serta lebih dari 300 studi kasus di berbagai wilayah dunia. Hasilnya menunjukkan lebih dari separuh danau besar dunia mengalami penyusutan sejak awal 1990-an.
Di sejumlah wilayah, lebih dari 30 persen massa gletser telah hilang sejak 1970. Sementara itu, sekitar 410 juta hektare lahan basah alami setara dengan luas Uni Eropa telah musnah dalam lima dekade terakhir.
Madani menganalogikan krisis air global dengan sistem keuangan. Air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk diibaratkan sebagai “rekening giro” karena biasanya terisi ulang setiap tahun melalui hujan dan siklus alam, sehingga menjadi sumber air utama yang paling sering digunakan manusia.
Alam dianalogikan secara rutin “menyetorkan” pasokan air baru, layaknya pendapatan bulanan. Sementara itu, cadangan air jangka panjang seperti air tanah dan gletser diibaratkan sebagai “rekening tabungan” yang seharusnya hanya digunakan pada masa kering atau kondisi darurat.
Namun, Madani memperingatkan saat ini kedua sumber tersebut sama-sama terkuras. Manusia tidak hanya menghabiskan air permukaan, tetapi juga menguras cadangan air jangka panjang lebih cepat daripada kemampuan alam memulihkannya.
