2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Program ini mencakup berbagai kegiatan produktif ramah lingkungan seperti budi daya madu kelulut dan produksi pupuk kompos.
“Total luas lahan perhutanan sosial di Berau mencapai 98 ribu hektare, sehingga hal ini mampu mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, di Tanjung Redeb, Rabu (12/11/2025).
Pemkab Berau juga menerapkan Program Karbon Hutan Berau sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi karbon dan menjaga kelestarian hutan. Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga donor internasional, yang berfokus pada pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Program tersebut mencakup perlindungan ekosistem bernilai tinggi, pelestarian keanekaragaman hayati, serta penguatan fungsi daerah aliran sungai di lebih dari 400 ribu hektare kawasan Sungai Kelay dan Sungai Segah, termasuk habitat orang utan Kalimantan.
“Tahun ini terdapat 77 kampung di Berau yang mendapatkan dana karbon rata-rata Rp350 juta per kampung. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat seperti menambah koloni madu kelulut dan kegiatan produktif lain tanpa merusak lingkungan,” ujar Said.
Menurutnya, keberhasilan program perhutanan sosial sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Pemkab Berau terus mendorong sinergi lintas sektor melalui forum seperti sosialisasi dokumen final Integrated Area Development(IAD) dan pembagian peran Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial.
“Keterlibatan lintas sektor tidak sekadar menjalankan program, tapi saling mendukung satu sama lain. Hal yang perlu diingat, konsep pengelolaan perhutanan sosial adalah masyarakat memiliki hak kelola melalui perizinan berusaha perhutanan,” jelasnya.
Ia optimistis, pengelolaan perhutanan sosial yang melibatkan lintas sektor secara bertanggung jawab akan memberikan kepastian berusaha, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mendukung target pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.
sumber : Antara
