5 hours ago
18
Personel kepolisian menggiring sejumlah tersangka kasus perjudian daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Ahad (10/5/2026). Polri memindahkan 320 orang tersangka Warga Negara Asing (WNA) dan satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional ke sejumlah kantor imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap praktik judi online (judol) internasional di kawasan perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (9/5/2026). Dalam operasi itu, polisi menangkap 320 orang warga negara asing (WNA) dan satu orang WNI.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pengungkapan praktik judol di wilayahnya itu. Ia memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan memberikan dukungan yang diperlukan polisi dalam menangani kasus itu.
"Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya atas tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk melakukan penggerebekan dan kemudian penyitaan," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pramono juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus itu hingga ke seluruh pihak yang terlibat. Menurut dia, para pelaku yang terlibat juga mesti diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Mudah-mudahan tindakan ini tidak setengah-setengah, sehingga dengan demikian, bisa menimbulkan efek jera bagi siapapun yang akan mempunyai keinginan untuk melakukan judi online di Jakarta," ujar Pramono.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jakarta, Kevin Wu, menilai pengungkapan itu merupakan peringatan keras untuk Pemprov Jakarta. Menurut dia, kasus itu bukan sekadar soal judol, melainkan menyangkut keamanan kota, pengawasan orang asing, tata kelola gedung, dan kejahatan siber lintas negara.
"Jakarta sedang bicara besar soal kota global, tapi kota global tidak boleh berubah menjadi tempat aman bagi sindikat internasional untuk menjalankan bisnis ilegal. Jangan sampai gedung perkantoran legal di Jakarta dipakai sebagai pabrik kejahatan digital," kata dia, Senin (11/9/2026).
