2 hours ago
3
Sejumlah ojek online menunggu penumpang di atas Trotoar Kawasan Salemba, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki kerap dialihfungsikan menjadi tempat naik turun penumpang, parkir, atau lapak PKL. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki serta melanggar aturan yang berlaku. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa banyak trotoar di Jakarta masih belum layak dan perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa perbaikan trotoar merupakan salah satu program dalam masa kepemimpinannya.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan trotoar di ibu kota tidak lagi boleh digunakan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan Jakarta yang lebih rapi dan tertib.
Langkah tersebut disampaikan Pramono menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 agar Indonesia tampil lebih bersih dan tertata.
“Saya meminta semua trotoar yang sekarang sedang dibangun di Jakarta, jangan trotoarnya selesai, kemudian pedagang kaki lima dibiarkan untuk memanfaatkan trotoar itu. Yang seperti itu pasti akan saya tertibkan,” kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa.
Selain penertiban PKL, Pramono juga memastikan persoalan sampah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai arahan Presiden. Ia menegaskan kebersihan kota akan terus dijaga meski Jakarta sempat melakukan pembersihan saat penanganan banjir.
“Sebenarnya, Jakarta relatif sudah dibersihkan beberapa waktu yang lalu ketika kita menghadapi banjir. Tetapi sekali lagi, tetap urusan sampah kita bersihkan,” tegas Pramono.
Pramono juga meminta bendera dan spanduk partai politik ditertibkan, terutama yang terpasang di jalan layang atau flyover karena dinilai mengganggu lalu lintas dan estetika kota. Ia menegaskan pemasangan atribut partai tidak boleh berlangsung terlalu lama.
“Dulu, kalau ada acara partai, benderanya itu bisa dipasang sebulan, nggak ada yang nurunin. Benderanya sudah sobek-sobek, sudah jelek banget. Saya bilang sama Kepala Dinas terkait, kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) 'sudah nggak boleh lagi'. Sekarang maksimum 2-3 hari setelah acara, kalau nggak diturunkan, kita yang menurunkan,” ujar Pramono.
Meski merupakan anggota partai politik, Pramono mengakui atribut partai yang sudah usang mengganggu keindahan Jakarta. Ia menegaskan tetap bersikap adil dalam penertiban.
“Walaupun yang telepon saya ketua umum, sahabat saya, saya bilang, saya harus adil buat semuanya,” ungkap Pramono.
sumber : Antara
