Purbaya Ungkap Iuran Board of Peace Diambil dari Anggaran Kemenhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hingga saat ini, Menkeu belum memutuskan apakah dana iuran Board of Peace akan mengambil alokasi lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Jika anggaran yang dibutuhkan ternyata lebih besar dari kapasitas fiskal Kemenhan, Purbaya membuka peluang realokasi anggaran. Namun, ia menegaskan manajemen fiskal untuk iuran tersebut akan dikelola secara hati-hati.

“Nanti kita lihat. Kalau tidak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” tuturnya.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan prajurit TNI, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta penguatan sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Sebagai catatan, Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza di sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.

Sementara itu, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/1), Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar dana iuran sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,82 triliun.

Menlu RI menegaskan negara yang diundang dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun.

“Jadi kalau misalnya (satu negara) ikut berpartisipasi (membayar dana), itu artinya dia (anggota) permanen,” kata Sugiono, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah Indonesia akan ikut berkontribusi dana kepada Dewan Perdamaian.

sumber : Antara