9 hours ago
15
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan update dari pelaksanaan dan kebermanfaatan program elektrifikasi, salah satu program prioritas nasional dari Kabinet Merah Putih. Ia mengungkapkan, salah satu manfaat konkret dari program tersebut adalah mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat.
Qodari menjelaskan, keberjalanan program elektrifikasi merupakan amanat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 316.K/TL.03/MEM/L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2025–2029. Program tersebut menyasar dusun dan atau desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk daerah di wilayah sulit seperti pegunungan dan pulau terpencil.
“Program elektrifikasi ini menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi. Hingga Agustus 2026, dari total target tersebut, elektrifikasi telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari target,” ungkap Qodari dalam konferensi pers update program prioritas/Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Qodari menuturkan, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, penyusunan perencanaan teknis dan anggaran, pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga pengoperasian dan pemeliharaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Untuk lokasi yang memperoleh jaringan PLN (jumlahnya 5.466 lokasi), elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan, sementara untuk lokasi yang terpencil dan belum terjangkau PLN (jumlahnya 4.612 lokasi) dibangunkan pembangkit skala kecil berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
“Total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai Rp 61,65 triliun. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029,” tuturnya.
