REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — TNI Angkatan Laut masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan mengenai penggunaan rudal jelajah supersonik BrahMos yang akan diperoleh Indonesia melalui kerja sama pertahanan dengan India.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pembahasan mengenai sistem persenjataan tersebut masih berada dalam penanganan Kementerian Pertahanan.
“Untuk kerja sama dengan Indonesia, ini masih dalam penanganan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan,” kata Tunggul dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).
Tunggul belum menjelaskan apakah BrahMos akan ditempatkan sebagai sistem pertahanan pantai, dipasang pada kapal perang, atau dikembangkan untuk platform lain. Ia juga belum memerinci satuan TNI yang nantinya mengoperasikan sistem tersebut.
Kendati demikian, TNI AL menyambut positif kerja sama Indonesia dan India. Menurut Tunggul, kehadiran sistem persenjataan baru itu berpotensi memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman yang datang dari wilayah laut.
Pernyataan TNI AL menunjukkan bahwa pengumuman kontrak di tingkat pemerintah belum diikuti penjelasan terbuka mengenai konsep operasionalnya. Pemerintah telah mengonfirmasi pengadaan, tetapi keputusan mengenai pengguna akhir, platform, jumlah satuan peluncur, penempatan, dan tahapan operasional masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.
Kontrak diumumkan di Istana Merdeka
Kontrak pengadaan BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Kontrak tersebut menjadi satu dari 16 dokumen kerja sama yang diumumkan selama kunjungan kenegaraan Modi. Dokumen lainnya mencakup kerja sama keselamatan maritim, penanggulangan bencana, mineral kritis, teknologi telekomunikasi, kesehatan, pertanian, serta riset dan inovasi.
Dalam kesempatan yang sama, perusahaan pertahanan India Bharat Dynamics Limited dan Republikorp mengumumkan kerja sama rudal udara-ke-udara. Sistem tersebut berbeda dari BrahMos dan diproyeksikan mendukung modernisasi kemampuan tempur udara Indonesia.
Perdana Menteri Modi mengatakan Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerja sama pertahanan, industri, penanggulangan bencana, serta keamanan maritim di Samudra Hindia. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi baru dan penguatan dialog keamanan kedua negara.
Namun, pemerintah belum membuka nilai resmi kontrak BrahMos, jumlah rudal yang akan diperoleh, konfigurasi sistem, jadwal produksi, maupun waktu pengiriman.
Reuters mengutip sumber-sumber India yang memperkirakan nilai keseluruhan paket rudal BrahMos dan Astra sekitar 630 juta dolar AS. Akan tetapi, angka itu belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Reuters juga melaporkan skema pengadaan kemungkinan dilaksanakan secara bertahap, disertai pembangunan infrastruktur, pelatihan operator, pemeliharaan, dan dukungan teknis.
sumber : Antara

3 hours ago
8













































