Selat Hormuz Terganggu, Waspadai Beban Subsidi dan Impor LNG

2 hours ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran krisis energi global yang berdampak pada banyak negara. Indonesia dinilai belum terdampak langsung dari sisi pasokan, namun tekanan harga energi berpotensi membebani subsidi dan impor energi nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, hampir seluruh negara akan terdampak karena Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Gangguan di jalur tersebut langsung memengaruhi stabilitas energi global.

“Bahkan Filipina itu sudah menetapkan krisis energi dalam waktu satu tahun. Menyusul nanti Thailand dan beberapa negara lain,” kata Fahmy kepada Republika, Kamis (26/3/2026).

Fahmy menjelaskan, selain gangguan distribusi, dampak paling cepat terasa adalah lonjakan harga minyak dunia yang sempat melampaui 100 dolar AS per barel dan mencapai sekitar 115 dolar AS per barel sebelum terkoreksi. Kenaikan harga tersebut menjadi sinyal awal tekanan ekonomi global.

Untuk Indonesia, Fahmy mengatakan, pasokan energi masih relatif aman dalam jangka pendek. Cadangan energi nasional diperkirakan cukup untuk sekitar 21 hari, sementara produksi minyak domestik masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Dari produksi tersebut, lanjut Fahmy, kilang dalam negeri mampu menghasilkan sekitar 400 ribu barel bahan bakar per hari. Namun risiko tetap terbuka apabila konflik berlangsung lebih lama.

“Dari segi pasokan, sampai sekarang relatif tidak terkena dampaknya. Kecuali nanti kalau perangnya berlarut-larut, barangkali juga akhirnya akan terkena dampaknya,” kata Fahmy.

Meski pasokan masih stabil, Fahmy mengingatkan tekanan terbesar justru datang dari sisi fiskal. Harga minyak global yang tinggi akan langsung meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN karena asumsi harga minyak domestik jauh lebih rendah.

“Dalam asumsi APBN, harga minyak ditetapkan jauh lebih rendah, sehingga ketika harga dunia melonjak, beban subsidi otomatis meningkat,” kata Fahmy.

Fahmy menilai kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi karena biaya energi meningkat dan impor energi menjadi lebih mahal. Kebutuhan devisa juga akan meningkat seiring kebutuhan pembayaran impor minyak dalam dolar AS.

“Karena kita butuh banyak dolar AS untuk membayar harga yang demikian tadi. Nah ini semakin memberikan beban yang cukup berat. Itu dampaknya,” kata Fahmy.

Selain minyak, Fahmy menyoroti risiko pasokan LPG nasional. Indonesia masih mengimpor sekitar 70 persen kebutuhan LPG, sebagian besar berasal dari Timur Tengah yang pengirimannya melewati Selat Hormuz. “Jika jalur tersebut terganggu, pasokan LPG ke Indonesia berpotensi berkurang,” kata Fahmy.

Fahmy menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi LPG melalui jaringan pipa, jaringan gas kota, maupun pengolahan menjadi LNG.

“Jadi sekali lagi, di gas sekalipun Indonesia belum terkena dampak dari segi pasokan. Tapi dari segi harga itu ya pasti mengeluarkan uang lebih banyak,” kata Fahmy.

Read Entire Article
Politics | | | |