3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan bagi kaum perempuan bukan sekadar isu gender, melainkan amanah nyata dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang wajib didukung oleh seluruh elemen bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 bertajuk "Pulang ke Semangat 1928: Suara Perempuan untuk Indonesia Berkeadilan" yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Desember 2025. Ia menyoroti masih adanya jurang pemisah yang lebar antara idealisme Pancasila dan kenyataan pahit yang dihadapi perempuan dalam menuntut hak-hak dasarnya sehari-hari.
Lestari memperingatkan bahwa membiarkan ketimpangan ini terus berlanjut sama saja dengan membiarkan masa depan Indonesia kehilangan arah kompasnya.
Politisi yang akrab disapa Rerie ini berpendapat, impian mewujudkan Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan jika pekerjaan rumah untuk menghadirkan keadilan bagi perempuan tidak segera dituntaskan dari sekarang.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie mengungkapkan bahwa berbagai persoalan yang membelit perempuan saat ini dipicu oleh beragam masalah pelik yang saling berkelindan satu sama lain.
Kondisi tersebut menuntut adanya langkah nyata dan kolaborasi bersama dari semua pihak untuk segera mengatasi ketidakadilan yang telah lama dialami oleh kaum perempuan.
Menilik sejarah pada tahun 1928, Rerie mengisahkan bagaimana para perempuan pendahulu bergerak berjuang tanpa menunda-nunda waktu, karena mereka yakin bahwa membangun masa depan bangsa tidak bisa menunggu kesiapan yang sempurna.
Ia menekankan bahwa peran "Ibu Bangsa" memegang posisi sentral dalam proses transformasi besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Musyawarah Ibu Bangsa 2025 ini pun menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali semangat Kongres Perempuan 1928 guna memastikan perempuan mendapatkan kedudukan yang adil dalam kehidupan bernegara.
Pertemuan strategis ini akhirnya melahirkan "Manifesto Ibu Bangsa 2025 Menuju Indonesia Emas Berkeadilan 2045" yang menegaskan tekad kuat untuk mengawal perjalanan Republik Indonesia menuju visi besar dua dekade mendatang.
Dalam manifesto tersebut, perempuan diposisikan sebagai penjaga kehidupan, penentu arah peradaban, serta pilar utama keadilan sosial yang menegaskan bahwa pembangunan tanpa keadilan gender adalah pembangunan yang rapuh.
Manifesto itu juga memuat komitmen tegas untuk menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, sembari mendorong kemandirian ekonomi serta pengakuan atas kerja-kerja perawatan.
Poin penting lainnya adalah memastikan representasi perempuan yang setara dan bermakna dalam setiap pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap tubuh perempuan dan ruang hidup dari ancaman krisis iklim.
Selain itu, dokumen ini mendorong pembangunan peradaban digital yang aman dan beretika, serta penulisan ulang sejarah bangsa yang lebih berjiwa Pancasila dan adil gender.
Pada akhirnya, ditegaskan bahwa Indonesia Emas bukan hanya soal pertumbuhan angka, melainkan tentang keadilan, welas asih, dan keberlanjutan hidup melalui semangat Feminisme Pancasila sebagai penjaga nurani republik.
Acara peringatan Hari Ibu ke-97 ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting seperti GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI), Arifatul Choiri Fauzi (Menteri PPPA), Stella Christie (Wamen Dikti-Saintek), serta sejumlah anggota parlemen dan aktivis perempuan nasional.
sumber : Antara
